Kukar – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, membuka Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar 2025 di Ruang Rapat Martadipura, Kompleks Perkantoran Bupati, Jumat (14/3/2025).
Forum ini menjadi bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 guna memastikan perencanaan yang lebih terintegrasi dan efektif.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Bapenda Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Bapenda Kukar beserta jajaran, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Kukar, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Sunggono menekankan pentingnya forum ini dalam mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyoroti perlunya evaluasi terhadap peraturan daerah yang kurang berjalan efektif, seperti Perda rumah walet, serta memaksimalkan potensi pendapatan dari berbagai sektor.
Ia juga mengingatkan bahwa Kukar harus mengurangi ketergantungan pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan dan migas, yang pada suatu saat akan menurun. Oleh karena itu, diversifikasi sumber pendapatan menjadi prioritas utama dalam perencanaan ke depan.
Forum ini memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya sinkronisasi program dan anggaran agar program antar OPD saling mendukung dan tidak tumpang tindih.
Selain itu, forum ini juga menjadi wadah untuk menjaring aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan sektor swasta.
Penyelarasan dengan kebijakan nasional dan provinsi juga menjadi perhatian utama agar rencana kerja daerah tetap selaras dengan arah pembangunan yang lebih luas. Efisiensi anggaran turut dibahas untuk mencegah duplikasi anggaran dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek yang ditekankan dalam forum ini, sehingga perencanaan dapat berbasis hasil (performance-based budgeting).
Selain itu, forum ini juga bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antar OPD agar memiliki visi yang sama dalam pembangunan daerah serta memudahkan koordinasi dalam penyelesaian berbagai masalah lintas sektor, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pembangunan.
Dalam forum ini, unsur OPD, DPRD, akademisi, dunia usaha, serta perwakilan masyarakat diharapkan dapat memberikan kritik dan saran terhadap rancangan awal rencana kerja perangkat daerah (Renja PD).
Hasil dari forum ini akan dituangkan dalam dokumen kesepakatan, berita acara, serta rekomendasi yang mencakup usulan dan keputusan yang telah disepakati.
Selain itu, rencana aksi tindak lanjut juga diharapkan dapat dirumuskan untuk memastikan implementasi hasil forum berjalan sesuai target.
Sunggono menutup arahannya dengan mengajak seluruh perangkat daerah untuk bersinergi dan memperkuat komitmen dalam menjalankan program yang telah disepakati.
Ia menegaskan pentingnya percepatan implementasi program dengan pembagian tugas yang jelas antar OPD serta meningkatkan koordinasi untuk efektivitas pelaksanaan program lintas sektor.