Kukar – Di balik geliat desa yang tenang, tersimpan potensi ekonomi yang terus dihidupkan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kini tengah menggencarkan upaya mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak perekonomian lokal.
Sebanyak 193 desa di Kukar telah memiliki BUMDes. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa tak semua unit usaha desa itu aktif beroperasi. Ada yang berkembang pesat, ada pula yang masih bertatih atau bahkan belum menunjukkan aktivitas usaha.
“Dari 193 desa yang ada, semuanya sudah memiliki BUMDes. Tapi ada yang sudah aktif dan berkembang dengan baik, ada yang masih setengah aktif, bahkan ada yang belum aktif sama sekali. Tantangan kami adalah bagaimana mengoptimalkan semua BUMDes agar bisa beroperasi secara maksimal,” ujar Kepala DPMD Kukar, Arianto, Rabu (19/3/2025).
Tantangan utama yang dihadapi, lanjut Arianto, berkutat pada kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa. Masih banyak pengelola BUMDes yang belum memiliki kapasitas manajerial maupun pemahaman bisnis yang memadai. Selain itu, perbedaan potensi antar desa juga memengaruhi pola pengembangan usaha.
Untuk mengatasi kendala ini, DPMD Kukar mendorong kemitraan antara BUMDes dengan investor atau perusahaan yang beroperasi di wilayah desa. Inisiatif ini telah difasilitasi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur mekanisme kerja sama antara kedua pihak.
“Kami telah membuat Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur kemitraan antara BUMDes dengan pihak ketiga. Harapannya, BUMDes dapat lebih optimal dalam mengelola potensi desa dan berperan sebagai penggerak ekonomi desa,” jelasnya.
DPMD Kukar juga konsisten menggelar pelatihan dan pendampingan intensif bagi para pengelola BUMDes. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas, memperluas jejaring bisnis, serta memastikan unit usaha tersebut berjalan sesuai prinsip ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.
“Pekerjaan kami di DPMD ini banyak dan terus berjalan. Kami berusaha mengoptimalkan semua program, termasuk bantuan Rp50 juta per RT yang sudah menjadi mandat pimpinan daerah sejak 2022. Semoga upaya ini bisa membawa manfaat besar bagi masyarakat desa di Kukar,” pungkas Arianto.
Dengan dorongan regulasi yang kuat, dukungan pelatihan, dan kolaborasi bersama mitra strategis, BUMDes di Kukar diharapkan dapat menjadi ujung tombak pertumbuhan ekonomi desa yang inklusif dan mandiri.