Faisal menekankan perlunya survei harga untuk menentukan besaran anggaran bedah rumah. Kemudian, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait perlu melakukan tinjauan kebutuhan masyarakat.

“Kami, DPRD Bontang inginnya pada November ini, serapan anggaran sudah mencapai titik 80 persen,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

Memberikan penilaian buruk adalah langkah tepat, terutama jika realisasi anggarannya masih di bawah 50 persen, kata Nanda.

Penting untuk menyelesaikan pembangunan yang telah direncanakan hingga tahun 2024, kata M Udin.

Jangan sampai ada OPD yang menumpuk anggaran di akhir tahun dan melakukan pengeluaran yang tidak efisien dan efektif, kata M Udin.

Rendahnya serapan APBD Kaltim di 23 OPD mencerminkan kurangnya keseriusan dalam menjalankan program dan kegiatan yang sudah direncanakan, kata M Udin.

Penyebabnya adalah tambang ilegal karena setiap koridoran  melalui jalan umum. Ini sebenarnya tidak ada ketegasan dari pemerintah kita termasuk aparat, kata M Udin.