Jakarta – Evaluasi menyeluruh atas pola komunikasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan Partai Gerindra. Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani, mengakui bahwa dalam enam bulan pertama masa pemerintahan, pola komunikasi publik belum sepenuhnya berjalan efektif.
“Kadang-kadang bagus, tetapi kadang-kadang ada beberapa penyimpangan besar yang disampaikan,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (17/4/2025).
Ia menekankan bahwa sistem komunikasi pemerintahan ke depan akan terus disempurnakan, dengan mempertimbangkan masukan dan kritik dari masyarakat.
Muzani menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah menunjukkan keterbukaan terhadap evaluasi dan siap memperbaiki segala kelemahan dalam strategi komunikasi pemerintah.
“Pandangan dan bahkan kritik dari masyarakat oleh Pak Prabowo diperhatikan dan akan dicari solusinya,” tambah Muzani, yang juga menjabat sebagai Ketua MPR RI.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam wawancara khusus di TVRI, Selasa (8/4/2025), secara terbuka mengakui bahwa kurang optimalnya komunikasi pemerintah dalam 150 hari pertama adalah tanggung jawabnya secara pribadi.
“Saya yang bertanggung jawab, saya yang salah sebetulnya,” ungkap Prabowo menanggapi kritik dari publik dan media.
Prabowo menyatakan bahwa dirinya memang lebih fokus pada hasil kerja ketimbang banyak berbicara. Ia mengaku kurang nyaman jika harus menyampaikan capaian secara verbal sebelum hasilnya terlihat nyata di masyarakat.
“Jadi, saya enggan bicara tanpa bukti nyata. Itu sifat saya,” tegasnya saat menghadiri Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri.
Pola komunikasi pemerintahan, yang semula lebih bersifat teknokratis dan minim penjelasan publik, kini menjadi fokus utama pembenahan.
Evaluasi ini dianggap penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan kebijakan-kebijakan strategis yang sedang dijalankan.