Jakarta – Presiden Prabowo Subianto direncanakan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah pembangunan gedung legislatif dan yudikatif selesai. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya menjadikan IKN pusat politik nasional yang modern dan efisien.
“Kita berbicara tentang kelengkapan struktur pemerintahan. Dengan adanya DPR, DPD, MPR, dan lembaga yudikatif di IKN, maka tugas pemerintahan akan bisa berjalan secara maksimal,” ujar AHY di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/01/2025).
Pemerintah saat ini memprioritaskan pembangunan gedung-gedung penting di IKN, termasuk kantor eksekutif, parlemen, dan pengadilan. AHY menegaskan bahwa semua fasilitas pendukung harus selesai sebelum Presiden Prabowo memindahkan aktivitas kepresidenan ke IKN.
Menurut Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, pemerintah menargetkan pembangunan tahap kedua selesai pada 2028. Tahap ini mencakup pembangunan fasilitas legislatif, yudikatif, dan hunian bagi pejabat serta ASN.
“Ekosistem legislatif dan yudikatif akan kami rampungkan lebih cepat. Fasilitas hunian untuk ASN juga menjadi bagian penting agar mereka bisa bekerja dengan nyaman,” katanya.
Basuki menambahkan bahwa tahap kedua pembangunan IKN memerlukan anggaran sebesar Rp48,8 triliun dari APBN. Dana ini akan digunakan untuk menyelesaikan infrastruktur, termasuk gedung lembaga negara, pengadilan, kompleks parlemen, serta jalan akses utama di IKN.
“Kemudian yang tahap kedua, ini yang paling penting, beliau mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik,” ujar Basuki.
Selain itu, pemerintah juga terus menggalang dukungan dari investor domestik dan asing untuk mempercepat pembangunan IKN. AHY mengungkapkan bahwa minat investor terhadap proyek ini terus meningkat.
“Kami mendorong kerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan IKN menjadi pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan,” katanya.
Presiden Prabowo optimistis bahwa pembangunan IKN dapat menjadi simbol penting bagi pemerintahan yang lebih efisien dan terintegrasi. Ia berharap keberadaan IKN dapat membawa dampak positif tidak hanya bagi pemerintahan, tetapi juga bagi perekonomian nasional.
“Visi kami adalah menjadikan IKN tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai simbol kedaulatan Indonesia yang kokoh,” tegas AHY.
Pemerintah berharap bahwa keberadaan IKN mampu mendorong pemerataan pembangunan dan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan Timur. Dengan infrastruktur yang lengkap dan fasilitas modern, IKN diharapkan menarik lebih banyak investasi di masa mendatang.