Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah mengalokasikan dana sebesar Rp4 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 untuk sektor pendidikan.
Dana tersebut diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang tengah dihadapi dalam sistem pendidikan di pedalaman Bumi Mulawarman.
Salehuddin, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, menggarisbawahi bahwa tantangan besar masih menghadang sektor pendidikan di wilayah pedalaman, termasuk kurangnya sarana, prasarana, dan jumlah tenaga pendidik. Kendala ini menjadi penghalang bagi anak-anak untuk mengakses Kurikulum Merdeka yang menjadi fokus program pemerintah.
“Kurikulum Merdeka hampir tidak dapat diimplementasikan dengan nyata di pedalaman. Fasilitas yang seharusnya tersedia bagi siswa masih sangat terbatas. Hanya beberapa sekolah di kabupaten dan kota yang mampu menerapkannya, sedangkan di pedalaman, situasinya jauh dari ideal,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Salehuddin juga mempertanyakan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik yang belum merata, terutama di wilayah pedalaman.
“Ketika berbicara mengenai daerah pedalaman, tidak hanya Kurikulum Merdeka yang sulit diwujudkan, bahkan hal-hal mendasar yang berhubungan dengan proses belajar-mengajar saja masih menjadi ironi. Mohon maaf, untuk guru dan tenaga pendidik di Kaltim, aspek pemerataan masih belum merata, terutama bagi yang berada di pedalaman,” tegasnya.
Salehuddin menyampaikan harapannya bahwa segala pihak dapat bersinergi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kaltim. Ia menekankan bahwa pendidikan merupakan investasi masa depan bagi anak-anak Kaltim.