Samarinda – Komisi II DPRD Kaltim bertanggung jawab mengawasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Aset Daerah. Mereka mengundang jajaran Direksi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Wahab Sjahranie (AWS) untuk membahas transparansi pengelolaan dana di Kaltim.
Menurut Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono, penting bagi pengelolaan belanja umum daerah di Kaltim untuk menjadi transparan dan mudah diakses oleh masyarakat.
Diskusi dengan direksi RSUD AWS juga melibatkan kasus-kasus terkait penggelapan dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di rumah sakit tersebut, serta upaya untuk mengantisipasi masalah serupa di masa mendatang.
Nidya juga mengungkapkan niatnya untuk mengundang Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang berfokus pada pelayanan Masyarakat.
Dia juga meminta data pendapatan dari rumah sakit dan laboratorium di Kaltim, serta menekankan pentingnya dukungan terhadap rumah sakit sebagai pusat layanan kesehatan masyarakat.
Nidta juga menyoroti pentingnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam pengelolaan rumah sakit.
“Meskipun peralatan medis canggih tapi SDM yang berkualitas juga diperlukan. Oleh karena itu, perlu peningkatan kualifikasi tenaga medis dan pelayanan yang baik,”katanya.
Rumah sakit di Kaltim, kata Nidya, merupakan salah satu rumah sakit terlengkap di Indonesia. Untuk itu, ia berharap masyarakat Kaltim dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.
“Termasuk sistem manajemen yang baik dalam rumah sakit, seperti sistem manajemen informasi, layanan medis, dan keuangan,” terangnya.
Dia juga menekankan perlunya mencegah potensi penyalahgunaan dana dengan menggunakan teknologi seperti sistem cashless.
“Kami berkomitmen untuk terus memantau peningkatan pengelolaan rumah sakit dan pendapatan daerah demi kesejahteraan masyarakat Kaltim,” pungkasnya.