Jakarta – Kewenangan presiden menentukan jumlah kementerian kembali menjadi persoalan konstitusional setelah dua warga negara mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meminta jumlah kementerian dibatasi maksimal 34, menggantikan ketentuan yang saat ini menyerahkan penentuannya kepada kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden.
Permohonan Syamsul Jahidin dan Dimas Yoga Pratama diregistrasi MK pada Senin (16/11/2026) dengan Nomor Perkara 429/PUU-XXIV/2026. Gugatan tersebut muncul ketika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki 49 kementerian, melampaui batas yang sebelumnya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008.
Persoalan utamanya bukan kewenangan presiden mengangkat menteri, melainkan sejauh mana undang-undang harus membatasi pembentukan organisasi kementerian. Kedua kewenangan itu memiliki dasar konstitusional yang berkaitan, tetapi tidak identik.
Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Sementara itu, ayat (4) menetapkan bahwa pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.
Ketentuan terakhir menjadi penting karena menunjukkan bahwa penataan kementerian tidak sepenuhnya dilepaskan dari mekanisme legislasi yang melibatkan DPR bersama presiden.
Dalam UU Nomor 39 Tahun 2008, pembentuk undang-undang menerjemahkan pengaturan tersebut dengan menetapkan jumlah kementerian paling banyak 34. Pembatasan numerik itu berlaku sebelum DPR dan pemerintah menyepakati perubahan undang-undang pada Oktober 2024.
Perubahan melalui UU Nomor 61 Tahun 2024 menghapus angka maksimal tersebut. Pasal 15 yang baru menentukan jumlah keseluruhan kementerian berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden.
Penjelasan pasal tersebut menyebut kebutuhan pemerintahan harus memperhatikan keselarasan urusan antarkementerian serta ketentuan mengenai pengelompokan dan pembentukan kementerian.
Artinya, penghapusan batas numerik tidak berarti seluruh persyaratan pembentukan kementerian ikut dihapus. Undang-undang masih menyediakan ketentuan mengenai urusan pemerintahan dan prinsip penataan kelembagaan.
Namun, perubahan itu menghasilkan perbedaan mendasar. Sebelumnya, presiden harus menyusun kabinet dalam batas angka yang ditentukan DPR bersama pemerintah melalui undang-undang. Setelah perubahan, jumlah kementerian dapat disesuaikan tanpa terlebih dahulu mengubah batas maksimal dalam undang-undang.
Berdasarkan pemberitaan NU Online, Selasa (17/11/2026), para pemohon menilai pembatasan 34 kementerian sebelumnya memberikan struktur hukum yang lebih tepat. Mereka mempersoalkan hilangnya ketentuan tersebut karena dianggap berpotensi mengurangi kepastian dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Dalil tersebut masih merupakan argumentasi pemohon. MK belum menyatakan bahwa penghapusan batas jumlah kementerian bertentangan dengan UUD 1945.
Dalam menilai permohonan, terdapat perbedaan antara ketentuan yang dianggap lebih baik sebagai kebijakan legislasi dan ketentuan yang benar-benar bertentangan dengan konstitusi.
UUD 1945 tidak mencantumkan angka maksimal kementerian. Karena itu, persoalan hukum yang muncul adalah apakah kewajiban mengatur kementerian melalui undang-undang mengharuskan pembatasan numerik atau dapat dipenuhi melalui pengaturan kewenangan, persyaratan, dan mekanisme pembentukan organisasi.
Sejarah perubahan konstitusi memberikan konteks mengenai pembagian kewenangan tersebut. Risalah pembahasan UUD 1945 yang diterbitkan MPR menjelaskan bahwa Pasal 17 ayat (4) ditambahkan melalui Perubahan Ketiga UUD 1945 pada 2001.
Pengaturan itu berkaitan dengan pengalaman penataan dan pembubaran departemen yang sebelumnya menimbulkan persoalan administratif, termasuk pengelolaan pegawai dan keberlanjutan tugas pemerintahan.
Dengan memasukkan pengaturan kementerian ke dalam undang-undang, kewenangan presiden ditempatkan dalam kerangka hukum yang dibentuk melalui proses legislasi.
Namun, sejarah pembentukan pasal tersebut tidak dengan sendirinya menetapkan bahwa jumlah kementerian harus selalu dibatasi 34. Angka tersebut merupakan pilihan pengaturan dalam UU Tahun 2008, bukan ketentuan eksplisit konstitusi.
MK juga pernah menangani pengujian UU Nomor 61 Tahun 2024 melalui perkara Nomor 253/PUU-XXIII/2025 yang diajukan Windu Wijaya.
Dalam putusan yang tercatat pada Januari 2026, MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima. Perkara itu berkaitan dengan pengaturan lembaga nonstruktural, sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai putusan yang telah menentukan konstitusionalitas batas 34 kementerian dalam gugatan terbaru.
Berdasarkan sistem penelusuran perkara MK, permohonan Syamsul Jahidin dan Dimas Yoga Pratama diajukan pada 15 November dan diregistrasi keesokan harinya. Salinan permohonan juga telah diteruskan kepada sejumlah lembaga negara, termasuk presiden dan DPR.
Pemeriksaan pendahuluan dijadwalkan berlangsung pada 25 November 2026. Hingga tahap registrasi, belum terdapat putusan mengenai kedudukan hukum pemohon maupun pokok permohonannya.
Perkara ini mempertemukan dua aspek pengaturan pemerintahan: keleluasaan presiden menyusun organisasi kabinet dan kewenangan pembentuk undang-undang menetapkan batas bagi pelaksanaan kekuasaan tersebut.
Keputusan mengenai batas 34 kementerian kini berada dalam proses pengujian konstitusional, sementara Pasal 15 UU Nomor 61 Tahun 2024 tetap berlaku sepanjang belum ada putusan MK yang mengubah kedudukan hukumnya.
