Jakarta – Ijazah yang seharusnya diperoleh melalui proses pendidikan bertahun-tahun ternyata diperjualbelikan secara ilegal dengan harga mulai Rp400 ribu hingga Rp70 juta. Penelusuran berbagai kasus yang diungkap kepolisian sepanjang 2012–2026 memperlihatkan jaringan pemalsuan dokumen pendidikan terus bermunculan, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis yang menawarkan gelar sarjana, magister, dan doktor tanpa proses akademik yang sah.
Kasus terbaru terungkap di kawasan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, Minggu (8/11/2026). Polisi membongkar tempat produksi dokumen palsu yang menawarkan ijazah SD seharga Rp400 ribu, SMP Rp600 ribu, SMK Rp700 ribu, dan SMA Rp900 ribu melalui media sosial, sekaligus mengungkap jaringan penjualan yang menjangkau konsumen di luar Jakarta.
Penggerebekan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di sebuah rumah di Jalan Syawal Raya, Gang Syawal Buntu. Petugas menemukan kegiatan produksi berbagai dokumen palsu, termasuk ijazah, kartu tanda penduduk, dan surat izin mengemudi.
Kapolsek Koja Kompol Andry Suharto membenarkan pengungkapan tersebut. Kepolisian selanjutnya mengembangkan penyidikan untuk menelusuri keterlibatan para pelaku dan jaringan pemasaran dokumen.
“Benar, kami masih dalam penyelidikan dan koordinasi dengan Kapolres Metro Jakarta Utara untuk rilis kasus,” kata Andry Suharto dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/11/26).
Dari enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka, lima telah ditangkap dan seorang lainnya masih diburu. Polisi mengidentifikasi adanya pembagian tugas, mulai dari mencari pelanggan, mengolah dokumen, mencetak, hingga mengirimkan pesanan kepada pembeli.
Para pelaku memanfaatkan media sosial untuk menjangkau konsumen. Menurut penyidik, jaringan tersebut telah beroperasi sekitar dua hingga empat bulan dengan pelanggan yang tidak hanya berasal dari wilayah Jakarta.
“Kliennya dari para pemesan melalui FB dan rata-rata dari luar pulau dan luar wilayah Jakarta,” ujar Andry ketika menjelaskan jaringan pemasaran dokumen palsu kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/11/26).
Pengungkapan di Koja memperlihatkan bahwa perdagangan ijazah palsu masih berlangsung meskipun berbagai sindikat serupa telah dibongkar sebelumnya. Harga dokumen pendidikan palsu bahkan dapat lebih rendah dibandingkan sejumlah kebutuhan administrasi pendidikan yang sah.
Namun, tarif Rp400 ribu bukanlah ukuran biaya produksi sebenarnya. Angka tersebut merupakan harga jual yang ditawarkan pelaku kepada pelanggan, sedangkan biaya bahan, tenaga, perantara, dan keuntungan tidak dirinci dalam penyidikan yang dipublikasikan.
Jejak perdagangan dengan tarif jauh lebih mahal ditemukan dalam pengungkapan Polda Jawa Timur pada Juni 2012. Polisi membongkar jaringan pemalsuan dokumen yang mencatut identitas Universitas dr. Soetomo Surabaya, Universitas Merdeka Malang, dan Universitas Darul Ulum Jombang.
Dalam kasus tersebut, pelaku menawarkan paket gelar magister atau S2 seharga Rp30 juta dan doktor atau S3 mencapai Rp70 juta. Harga tersebut bukan sekadar ongkos pencetakan ijazah, melainkan mencakup dokumen akademik tambahan hingga perlengkapan wisuda.
“Pelaku mematok tarif Rp70 juta untuk S3, Rp30 juta untuk S2, dan Rp12,5 juta. Tarif itu sudah lengkap mulai dari skripsi, ijazah, toga, dan sebagainya,” kata Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Hilman Thayib saat pengungkapan kasus di Surabaya, Rabu (13/6/12).
Polisi menyita ribuan lembar formulir ijazah kosong, perangkat komputer, stempel, hologram, serta dokumen akademik. Kasus tersebut memperlihatkan pemalsuan tidak selalu berhenti pada pembuatan satu dokumen, tetapi dapat dikemas sebagai layanan memperoleh gelar akademik secara ilegal.
Penyidik juga menemukan indikasi kegiatan tersebut telah berlangsung sejak 2007. Banyaknya barang bukti menunjukkan potensi penyebaran dokumen palsu yang luas, meskipun jumlah formulir yang disita tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah ijazah yang telah terjual.
Tiga tahun kemudian, Polda Metro Jaya membongkar praktik serupa di Jakarta. Seorang pembuat ijazah palsu yang ditangkap pada Mei 2015 diketahui memperoleh bayaran sekitar Rp500 ribu untuk setiap dokumen, sementara perantara memasarkannya dengan harga jauh lebih tinggi.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya saat itu, Kombes Pol Krishna Murti, menjelaskan perbedaan harga antara pembuat dokumen dan calo. Pembeli bahkan dapat dikenai biaya hingga Rp10 juta.
“Calonya menjual Rp10 juta ke konsumen, sementara tersangka AS mendapat Rp500 ribu per lembar ijazah,” kata Krishna Murti di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (4/6/15).
Dalam setahun, pelaku dilaporkan telah menghasilkan sekitar 500 ijazah palsu yang mencatut sejumlah perguruan tinggi ternama. Pengungkapan ini memperlihatkan bahwa perantara dapat memperoleh keuntungan jauh lebih besar dibandingkan pembuat dokumen.
Kasus lain terjadi di Medan, Sumatera Utara, pada Mei 2015. Polresta Medan menangkap seorang pria yang mengaku sebagai rektor University of Sumatera dan diduga menerbitkan ijazah tanpa kewenangan pendidikan yang sah.
Kapolresta Medan ketika itu, Kombes Pol Nico Afinta, menyebut tarif penjualan ijazah berkisar Rp10 juta hingga Rp40 juta. Polisi juga memperoleh keterangan bahwa sekitar 1.200 ijazah telah diterbitkan sejak kegiatan tersebut dimulai pada 2003.
“Pelaku mencetak ijazah dan langsung menjual kepada pemohon dengan harga berkisar Rp10 juta sampai Rp40 juta per ijazah,” ujar Nico Afinta saat memberikan keterangan di Mapolresta Medan, Rabu (27/5/15).
Penyidik menyita ijazah kosong, perangkat pencetakan, stempel, dan dokumen pendukung. Polisi menyatakan ijazah yang diterbitkan tidak tercatat dalam sistem pendidikan tinggi yang berwenang.
Perdagangan ijazah palsu kembali terungkap di Jawa Timur pada Juni 2021. Polda Jawa Timur menangkap dua tersangka berinisial MW dan BP yang menawarkan berbagai dokumen pendidikan melalui media sosial sejak sekitar 2019.
Dalam pengungkapan tersebut, tarif ijazah palsu tingkat sekolah berada pada kisaran ratusan ribu rupiah. Sementara ijazah S1 dijual sekitar Rp2 juta dan S2 mencapai Rp2,5 juta.
Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur AKBP Zulham Effendy menjelaskan bahwa kedua pelaku menyediakan sejumlah jenis dokumen berbeda. Kepolisian mencatat sekitar 94 ijazah palsu telah diedarkan dengan omzet yang dilaporkan mencapai Rp86 juta.
Kasus-kasus tersebut memperlihatkan variasi tarif yang sangat besar. Ijazah jenjang perguruan tinggi tidak selalu dihargai puluhan juta rupiah, sementara layanan ilegal yang menawarkan paket gelar akademik dapat memasang harga jauh lebih tinggi.
Perbedaan harga juga menunjukkan bahwa nilai transaksi tidak dapat dijadikan ukuran keaslian dokumen. Ijazah palsu seharga puluhan juta rupiah tetap tidak memiliki kekuatan akademik apabila tidak diterbitkan melalui proses pendidikan dan lembaga yang berwenang.
Penggunaan ijazah palsu memiliki konsekuensi pidana. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur ancaman penjara paling lama lima tahun dan/atau denda maksimal Rp500 juta bagi pengguna ijazah yang terbukti palsu.
Selain itu, Pasal 391 KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur pemalsuan surat dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun atau denda sesuai kategori yang ditentukan. Penerapan ketentuan tersebut bergantung pada unsur perbuatan yang terbukti dan waktu terjadinya tindak pidana.
Risiko penggunaan ijazah palsu tidak berhenti pada sanksi pidana. Dokumen tersebut dapat digunakan untuk memperoleh pekerjaan, jabatan, atau kesempatan melanjutkan pendidikan secara tidak sah, sehingga merugikan orang yang memenuhi persyaratan melalui proses pendidikan sebenarnya.
Bagi lembaga pendidikan dan pemberi kerja, pengungkapan berulang ini memperlihatkan pentingnya verifikasi dokumen langsung kepada instansi penerbit. Pemeriksaan tidak cukup hanya mengandalkan tampilan fisik ijazah, tetapi juga membutuhkan pencocokan identitas dan catatan kelulusan.
Dari pengungkapan Jawa Timur pada 2012 hingga Jakarta Utara pada November 2026, kepolisian menemukan perdagangan dokumen pendidikan palsu dengan nilai transaksi yang berbeda-beda. Namun, belum tersedia data nasional yang dapat memastikan keseluruhan nilai bisnis ilegal tersebut maupun rata-rata biaya produksi setiap ijazah palsu.
Kasus Koja menjadi pengungkapan terbaru dari rangkaian perdagangan dokumen pendidikan ilegal yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Penindakan terhadap pembuat dan perantara perlu disertai penelusuran pengguna agar ijazah palsu tidak terus dimanfaatkan untuk memperoleh hak pendidikan, pekerjaan, dan jabatan yang mensyaratkan kualifikasi akademik sah.