Jakarta – Tindakan kriminal yang melibatkan oknum prajurit TNI kembali menjadi perhatian publik. Dari penembakan hingga dugaan pembunuhan, sederet kasus mengemuka dan memantik sorotan tajam terhadap keberlakuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, menilai sudah saatnya pemerintah dan DPR merevisi regulasi tersebut. Ia menegaskan, tentara yang melakukan pelanggaran di luar tugas militer semestinya diproses di peradilan umum.
“Kalau pelanggaran hukum itu tidak berkaitan dengan tugas kemiliteran, maka dia harus tunduk pada peradilan umum. Itu sudah jelas dalam UU TNI, terutama Pasal 65 ayat (2),” kata Halili, diberitakan inilah.com Jumat (28/3/2025).
Ia mengingatkan bahwa ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini bisa menimbulkan dua masalah serius: impunitas dan superioritas hukum oleh militer.
Menurutnya, impunitas terjadi ketika pelaku tidak dijatuhi hukuman yang setimpal, sehingga korban tidak mendapat keadilan.
“Kalau tidak ada efek jera, pelanggaran yang sama bisa terulang bahkan lebih fatal,” ujarnya.
Halili juga menyinggung soal superioritas hukum. Ia menyebut sistem hukum demokratis seharusnya menjunjung supremasi hukum dan supremasi sipil, bukan sebaliknya.
“Kondisi saat ini memperlihatkan TNI aktif seolah berada di atas hukum. Ini berbahaya bagi demokrasi konstitusional,” tandasnya.
Serangkaian kasus kriminal oleh oknum TNI memperkuat urgensi revisi UU Peradilan Militer. Di antaranya, penembakan bos rental mobil di Tol Tangerang-Merak yang pelakunya telah divonis seumur hidup, penembakan tiga polisi oleh dua prajurit saat penggerebekan sabung ayam di Lampung, dan kasus terbaru dugaan pembunuhan jurnalis di Banjar, Kalimantan Selatan oleh anggota TNI AL.
Komandan Polisi Militer Lanal Balikpapan, Mayor Laut Ronald Ganap, membenarkan pelaku berinisial J merupakan prajurit aktif. Saat ini, penyelidikan masih berlangsung untuk mendalami motif di balik kasus tersebut.
Gelombang desakan pun semakin kuat agar aparat penegak hukum tak lagi membiarkan ruang impunitas terbuka dan segera mereformasi sistem peradilan militer sesuai prinsip keadilan dan demokrasi.