Jakarta – Di ruang sidang yang sunyi namun sarat makna, palu keadilan kembali diketukkan. Seperti gema yang berulang, Mahkamah Konstitusi menegaskan pendiriannya dengan menolak gugatan yang meminta kepastian hukum bagi pernikahan beda agama. Putusan ini menandai kesinambungan sikap lembaga penjaga konstitusi dalam menafsirkan Undang-Undang Perkawinan.
Permohonan tersebut diajukan oleh Muhamad Anugrah Firmansyah melalui perkara Nomor 212/PUU-XXIII/2025, yang menguji Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jakarta, Senin (3/1/2026), Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat dikabulkan. Ketua MK Suhartoyo menegaskan bahwa pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum yang cukup kuat untuk mengajukan pengujian tersebut.
“Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Suhartoyo saat membacakan amar putusan di Ruang Sidang Pleno MK, yang disiarkan secara daring dan dipantau publik dari berbagai daerah.
Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menjelaskan bahwa substansi permohonan sejatinya berkisar pada keabsahan perkawinan, isu yang menurut Mahkamah telah berulang kali diputus sebelumnya. Ia menegaskan bahwa MK konsisten pada pandangan yang telah dituangkan dalam sejumlah putusan terdahulu, sehingga tidak terdapat alasan konstitusional baru untuk mengubah pendirian tersebut.
Ridwan menambahkan bahwa meskipun pemohon menyampaikan dalil dan pendekatan yang berbeda, inti persoalan tetap sama, yakni tafsir Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dari putusan sebelumnya dinilai masih relevan dan mengikat.
Dalam sidang ini, Mahkamah juga menyinggung dalil pemohon terkait Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Menurut MK, substansi surat edaran tersebut berada di luar kewenangan Mahkamah untuk diuji, sehingga tidak dapat dijadikan dasar dalam permohonan pengujian undang-undang.
Di sisi lain, terdapat pendapat berbeda dari Hakim Konstitusi Guntur Hamzah yang menilai pemohon seharusnya dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum sejak awal, sehingga permohonan mestinya tidak dapat diterima tanpa masuk pada pokok perkara.
Gugatan ini dilatarbelakangi pengalaman pribadi pemohon yang mengaku mengalami kerugian konstitusional karena tidak dapat mencatatkan pernikahan dengan pasangan berbeda agama. Menurutnya, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menimbulkan multitafsir dan berdampak pada ketidakpastian hukum bagi pasangan lintas iman.
Dengan putusan ini, MK kembali menegaskan bahwa persoalan keabsahan dan pencatatan perkawinan tetap berada dalam kerangka hukum yang telah ditetapkan, sekaligus menutup ruang tafsir baru yang diminta pemohon.