Jakarta – Dalam upaya meningkatkan keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) mengumumkan daftar penyakit dan kondisi kesehatan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat istitha’ah yakni kemampuan fisik dan mental untuk berhaji pada musim haji tahun 2026 Masehi.
Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menyampaikan bahwa ketentuan tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui kerja sama antara Kementerian Haji dan Umrah dengan Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan pengetatan aspek kesehatan jemaah yang akan diberlakukan secara berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang.
“Kebijakan ini dibuat untuk memastikan bahwa ibadah haji hanya dilaksanakan oleh jemaah yang secara fisik dan mental benar-benar mampu, sehingga tidak membahayakan diri sendiri maupun jemaah lain,” ujar Irfan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (5/11/2025).
Menurut Irfan, sejumlah penyakit dan kondisi kesehatan dinyatakan tidak memenuhi syarat istitha’ah. Di antaranya adalah gagal fungsi organ vital seperti gagal ginjal yang memerlukan cuci darah rutin, gagal jantung berat, kerusakan hati berat, dan penyakit paru kronis dengan kebutuhan oksigen terus-menerus. Selain itu, penyakit saraf atau gangguan kejiwaan berat yang memengaruhi kesadaran dan aktivitas, termasuk demensia pada lansia, juga termasuk dalam kategori ini.
“Calon jemaah dengan penyakit menular aktif seperti tuberkulosis paru terbuka, demam berdarah, atau kanker stadium lanjut, serta pasien yang sedang menjalani kemoterapi, juga tidak memenuhi syarat,” jelas Irfan.
Ia menambahkan, kehamilan berisiko tinggi, terutama pada trimester ketiga, penyakit jantung koroner dan hipertensi tidak terkontrol, diabetes melitus tidak stabil, epilepsi, stroke, serta gangguan mental berat turut dimasukkan dalam daftar tersebut.
Irfan menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji Indonesia akan diperketat sejak tahap awal pendaftaran. Hal ini untuk mencegah jemaah yang tidak memenuhi syarat diberangkatkan ke Tanah Suci atau bahkan dipulangkan oleh otoritas Arab Saudi di kemudian hari.
“Kebijakan ini merupakan langkah preventif demi menjaga keselamatan, kelancaran, dan kekhusyukan ibadah haji bagi seluruh jemaah Indonesia,” pungkasnya.
Pemerintah berharap kebijakan ini bisa mendorong kesadaran calon jemaah untuk lebih mempersiapkan kondisi fisik dan mental sejak dini sebelum musim haji 2026, yang puncaknya dijadwalkan berlangsung pada 25 Mei 2026.