Close Menu
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Pemkab Sampang Siapkan Insentif Rp1,8 Miliar bagi 1.200 Guru TK

BMKG Peringatkan Hujan Sangat Lebat, Tasikmalaya Siaga Longsor

Kebakaran Permukiman Badui, 36 Rumah Akan Dibangun Sesuai Adat

Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp
Senin, 23 November 2026
  • Advertorial
  • Rilis Berita
Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp YouTube
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel
WhatsApp Channel
Onews.idOnews.id

Modus Janji Cinta Diancam Penjara dalam KUHP Baru

Aturan pidana terbaru menutup celah kejahatan bermodus asmara dan tipu daya.
Lisda LisdiawatiLisda Lisdiawati11 Januari 2026 Hukum
Modus Janji Cinta Diancam Penjara dalam KUHP Baru
Ilustrasi Pidana
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp Email

Jakarta – Janji cinta yang dirangkai kata manis kini tak lagi sekadar urusan perasaan. Sejak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru resmi berlaku, rayuan yang berujung membawa lari perempuan dengan tipu daya berubah menjadi perkara serius di mata hukum.

Negara menegaskan, asmara palsu bukan lagi drama pribadi, melainkan tindak pidana yang dapat berakhir di balik jeruji besi. Ketentuan ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai berlaku sejak Kamis (2/1/2026).

Salah satu pasal yang menyita perhatian publik adalah Pasal 454 ayat (2), yang mengatur pidana bagi setiap orang yang membawa pergi perempuan dengan tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan, dengan maksud menguasai korban. Ancaman hukumannya tidak main-main, yakni pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menjelaskan bahwa pasal tersebut dirancang untuk menjerat praktik manipulasi yang kerap dibungkus dengan hubungan asmara. Menurutnya, tindakan “membawa pergi perempuan” berbeda dengan penculikan atau penyanderaan karena sering kali dilakukan atas dasar persetujuan korban.

“Namun persetujuan itu lahir dari tipu daya. Ketika niat pelaku sejak awal adalah menguasai korban, maka unsur pidananya terpenuhi,” ujar Abdul saat dikonfirmasi pada Sabtu (10/1/2026).
Ia menambahkan, unsur penting dalam pasal ini juga berkaitan dengan usia korban.

Baca Juga:
  • KPK Tegaskan Penetapan Hasto Kristiyanto Tersangka Murni Hukum
  • KPK: Integritas Pemerintah Daerah Masih Dalam Zona Merah
  • KPK Ungkap Dugaan Keterlibatan Travel dalam Korupsi Kuota Haji
  • Warga Solo Gugat Jokowi dan Ma’ruf Amin Terkait Mobil Esemka

Perempuan yang dibawa pergi umumnya masih berada di bawah umur atau berada dalam pengawasan orang tua atau walinya. Dalam konteks tersebut, negara memandang perlu hadir untuk melindungi hak dan keselamatan korban dari manipulasi emosional yang berpotensi merusak masa depan.

Meski ancaman pidananya berat, Abdul menegaskan bahwa tindak pidana ini tergolong delik aduan. Artinya, proses hukum hanya dapat berjalan jika ada laporan resmi dari pihak perempuan yang menjadi korban atau dari suaminya. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 454 ayat (4) KUHP baru.

“Tanpa pengaduan, aparat penegak hukum tidak bisa memprosesnya. Ini memberikan ruang bagi korban untuk menentukan langkah hukum,” jelasnya.

Dalam proses pembuktian, aturan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru. Alat bukti dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti, bukti elektronik, hingga pengamatan hakim di persidangan.

Meski demikian, korban tidak diwajibkan menyiapkan seluruh alat bukti sejak awal pelaporan. “Korban cukup melapor. Penyidik nantinya yang akan mencari dan melengkapi alat bukti,” kata Abdul.

Artikel Terkait:
  • KPK Libatkan Kejagung Selidiki Kasus Digitalisasi Nadiem
  • Bareskrim Bongkar Ragam Modus Haji Ilegal Meresahkan
  • KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi CSR Bank Indonesia
  • Laporkan 5 Nama, Jokowi Serahkan Ijazah Asli ke Polda Metro

KUHP baru juga memuat ketentuan pengecualian. Jika pelaku menikahi perempuan yang dibawa pergi dan perkawinan tersebut sah menurut peraturan perundang-undangan, maka pidana tidak dapat dijatuhkan sebelum perkawinan itu dinyatakan batal oleh pengadilan.

Klausul ini memunculkan perdebatan publik, terutama terkait potensi penyalahgunaan untuk menghindari jerat hukum.

Terlepas dari polemik tersebut, pemerintah menegaskan bahwa semangat utama KUHP baru adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih kuat, khususnya bagi perempuan dan kelompok rentan.

Dengan aturan ini, relasi asmara diharapkan tidak lagi dijadikan kedok untuk melakukan kejahatan, sementara masyarakat didorong untuk lebih waspada terhadap janji cinta yang menyesatkan.

Jangan Lewatkan:
  • Hasto Diperiksa 2 Perkara dan Siap Jalani Pemeriksaan Lanjutan
  • Polri Tetapkan 72 Tersangka Karhutla di 9 Polda
  • Jaksa Menyapa: Informasi Penerimaan CPNS dan PPPK Kejaksaan RI 2023
  • Prabowo Terbitkan Perpres tentang DPN, Berikut Tugas dan Fungsinya

Delik Aduan Hukum Pidana Janji Cinta Palsu KUHP Baru Perlindungan Perempuan
Share. Facebook Pinterest LinkedIn WhatsApp Telegram Email
Previous ArticleHaji 2026 Diperketat, Jemaah Tak Sehat Terancam Gagal Berangkat
Next Article Paspor Abadi Sang Firaun: Pelajaran Kepemimpinan yang Tak Pernah Mati

Informasi lainnya

Sertifikasi Halal Sejumlah Produk Diundur ke 2028, Bahan Impor Jadi Kendala

20 November 2026

Kasat Narkoba dan Enam Polisi Asahan Diperiksa, Pengawalan Tahanan Dipersoalkan

20 November 2026

Ijazah Palsu Dijual Rp400 Ribu hingga Rp70 Juta

11 November 2026

Pembalut Kena PPN, Perempuan Gugat Aturan ke MK

8 November 2026

Santriwati Digerebek, DPR Desak Usut Tindakan Polisi

2 November 2026

Dana Desa untuk Kopdes Merah Putih Dipersoalkan di MK

27 Oktober 2026
Paling Sering Dibaca

Integritas di Balik Gelar Akademik

Editorial Udex Mundzir

Amalan Agar Bisa Berjodoh dengan Orang yang Dicintai

Daily Tips Ericka

XL dan Smartfren Merger: Strategi Besar Telekomunikasi

Bisnis Assyifa

5 Operasi yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan, Cek Sebelum Berobat

Daily Tips Assyifa

Celah Curang Layanan Rumah Sakit

Editorial Udex Mundzir
Berita Lainnya
Nasional
Udex Mundzir15 April 2025

UGM: Jokowi Sah Lulusan Kehutanan, Ijazah Asli di Tangannya

Dua Warga Gugat Kewenangan Presiden Membentuk 49 Kementerian, Minta MK Batasi Jadi 34

DPR Catat 87 Anggota Lulusan S3, Inventaris Terbaru Temukan 100 Nama

Nama Anies Masuk Bursa Pengganti Gibran, Koalisi Memilih Kader Gerindra

Ijazah Palsu Dijual Rp400 Ribu hingga Rp70 Juta

  • Facebook 920K
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
Buku Anak Islami Murah Perlengkapan Pramuka Lengkap Mic Wireless Untuk Masjid
“Landing

☪   JADWAL SALAT

Mendeteksi lokasi...

Memuat tanggal...

⌖  Menyiapkan lokasi
Memuat jadwal salat...
SALAT BERIKUTNYA —
Menunggu jadwal...
Metode Kemenag RI

© 2021 - 2026 Onews.id by Dexpert, Inc.
PT Opsi Nota Ideal
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Kontak

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

boscuan303 boscuan303 rtp boscuan303 slot mpo slot gacor https://kkyt.edu.my/hubungi-kami/ https://kkyt.edu.my/faq/ https://kkyt.edu.my/peta-laman/ mpo slot https://mk-gracia.ru/kompaniya/ boscuan303 boscuan303 boscuan303 boscuan303 slot resmi