Jakarta – Di tengah euforia lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru sebagai simbol kemandirian hukum nasional, Majelis Ulama Indonesia melontarkan catatan kritis.
Lembaga keagamaan ini menilai, ada pasal yang berpotensi menimbulkan ironi, khususnya terkait pemidanaan nikah siri yang dianggap tidak sejalan dengan ajaran hukum Islam.
Majelis Ulama Indonesia melalui Ketua Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh, menyampaikan bahwa secara prinsip MUI mengapresiasi pengundangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru.
KUHP tersebut dinilai sebagai tonggak penting karena menggantikan produk hukum peninggalan kolonial Belanda. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Kamis (08/01/2026), dalam keterangannya kepada media internal MUI.
“Artinya kita sudah keluar dari bayang-bayang hukum kolonial menuju kemandirian dan kedaulatan hukum nasional. KUHP baru ini menjadi payung hukum pidana untuk melindungi masyarakat,” ujar Asrorun Niam dalam pernyataannya.
Namun demikian, MUI menyoroti Pasal 402 KUHP yang mengatur pemidanaan terhadap pihak yang melangsungkan perkawinan dengan adanya penghalang sah. Menurut MUI, tafsir yang kemudian mengaitkan pasal tersebut dengan nikah siri berpotensi keliru dan menimbulkan persoalan serius di masyarakat.
“Perkawinan pada dasarnya adalah peristiwa keperdataan. Negara memang berkepentingan untuk melakukan pencatatan demi perlindungan hak-hak sipil, tetapi pendekatannya adalah administratif, bukan pidana,” kata Asrorun Niam dalam pernyataan terpisah.
Ia menjelaskan, dalam hukum Islam, nikah siri tetap sah selama rukun dan syarat perkawinan terpenuhi. Nikah tersebut tidak otomatis dimaksudkan untuk menyembunyikan hubungan, melainkan sering kali terjadi karena kendala administratif, seperti akses dokumen kependudukan yang belum terpenuhi.
Lebih lanjut, Asrorun menegaskan bahwa konsep penghalang sah dalam perkawinan juga harus dipahami secara cermat. Dalam Islam, penghalang tersebut antara lain adalah perempuan yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain atau hubungan nasab tertentu. Sementara itu, keberadaan istri bagi seorang laki-laki tidak serta-merta menjadi penghalang sah dalam konteks poligami.
“Kalau poliandri, jelas itu ada penghalang sah dan bisa masuk ranah pidana. Tapi poligami dan nikah siri yang sah secara agama tidak bisa disamakan,” tegasnya.
MUI menilai pemidanaan nikah siri justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan tidak menyelesaikan akar persoalan. Solusi yang ditawarkan seharusnya berupa penguatan mekanisme perdata dan kemudahan administrasi pencatatan perkawinan, bukan kriminalisasi.
Dalam pandangan MUI, implementasi KUHP ke depan harus diawasi secara ketat agar tidak menyimpang dari tujuan utama hukum, yakni menghadirkan keadilan, ketertiban umum, serta perlindungan bagi masyarakat dan umat beragama dalam menjalankan keyakinannya.
Dengan sikap tersebut, MUI berharap pemerintah dan aparat penegak hukum dapat menerapkan KUHP baru secara arif, proporsional, dan selaras dengan nilai-nilai keagamaan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia.