Close Menu
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Ijazah Palsu Dijual Rp400 Ribu hingga Rp70 Juta

Harga BBM Malaysia Turun, RON95 Tetap Rp8 Ribuan

Pembalut Kena PPN, Perempuan Gugat Aturan ke MK

Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp
Senin, 16 November 2026
  • Advertorial
  • Rilis Berita
Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp YouTube
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel
WhatsApp Channel
Onews.idOnews.id

Anggota DPR Usulkan Denda bagi Warga yang Tak Mencoblos

Menghidupkan wacana wajib memilih untuk meningkatkan partisipasi pemilih.
SilvaSilva10 Desember 2024 Politik
Pilkada 2024
Ilustrasi - Pilkada 2024 (.inet)
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp Email

Jakarta – Rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 memicu wacana kontroversial di DPR. Salah satu usulan yang mencuat adalah pemberian denda bagi warga yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menyatakan bahwa langkah ini dapat mengurangi potensi kecurangan pemilu dan meningkatkan legitimasi hasil pemilu.

“Wajib. Memilih itu wajib. Kalau tidak memilih, nanti ada denda,” tegas Zulfikar dalam seminar daring, Senin (9/12/2024).

Usulan ini mendapat tanggapan beragam. Pakar ilmu politik Universitas Indonesia, Cecep Hidayat, menyebutkan bahwa mewajibkan pemilu memiliki kelebihan dan kekurangan.

Baca Juga:
  • Anies Baswedan Kritik Subsidi Mobil Listrik Pemerintah
  • Kubu Rido Akan Gugat Hasil Pilgub Jakarta, Ini Respons Bawaslu
  • Jelang Pemilu 2024, Alek PKS: Jangan Jualan Politik Identitas
  • Rudy-Seno Bentuk Tim Transisi, Fokus Susun Program 100 Hari Pertama

“Partisipasi pemilih pasti meningkat jika diwajibkan, sehingga legitimasi pemerintahan juga lebih kuat,” jelasnya saat dihubungi pada Selasa (10/12/2024).

Namun, Cecep mengingatkan bahwa sanksi bagi yang tidak memilih dapat melanggar prinsip kebebasan demokrasi.

“Demokrasi menjamin kebebasan, termasuk tidak memilih. Jika dipaksa, pilihan warga bisa menjadi asal-asalan untuk menghindari denda,” tambahnya.

Selain itu, penerapan kebijakan ini menghadapi tantangan besar, termasuk pengawasan dan pengelolaan anggaran. Pemerintah harus memastikan mekanisme yang transparan dan efisien untuk memonitor kepatuhan warga terhadap kewajiban memilih.

Artikel Terkait:
  • Perindo Kabupaten Mojokerto Daftar Bacaleg Multigenerasi
  • Mendagri Tegaskan Kepala Daerah Wajib Dukung Program Nasional
  • Bupati Aceh Utara Pertanyakan Absennya Presiden Saat Banjir
  • Teriak Gratispoll, Rudy Janjikan Kenaikan Insentif Guru

Sementara itu, partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 memang mengalami penurunan signifikan. Data menunjukkan DKI Jakarta mencatat partisipasi di bawah 60 persen, sementara Jawa Barat turun menjadi 65,9 persen. Rendahnya minat pemilih ini dinilai disebabkan oleh kurangnya rasa keterhubungan masyarakat dengan calon pemimpin yang tersedia.

Sebagai solusi alternatif, Cecep menyarankan agar pemerintah meningkatkan pendidikan politik dan mendorong transparansi kandidat.

“Daripada memberi sanksi, lebih baik membangun kesadaran politik agar masyarakat lebih peduli terhadap pemilu,” pungkasnya.

Jangan Lewatkan:
  • Guru Besar Unhan Gugat UU TNI ke Mahkamah Konstitusi
  • Zulhas Tegaskan Pertemuan di Kertanegara Bahas Kinerja Kabinet
  • NasDem Desak Hukuman Berat bagi Oknum Korupsi Dapur MBG
  • Pramono Anung Bentuk Tim Transisi, Siapkan Era Baru Jakarta
Demokrasi Indonesia Denda Tidak Memilih Partisipasi Pemilih Pemilu 2024 Wacana DPR
Share. Facebook Pinterest LinkedIn WhatsApp Telegram Email
Previous ArticleSusu Ikan, Inovasi Baru dalam Program Makan Bergizi Gratis
Next Article DPR Siap Ikuti Prabowo Pindah ke IKN pada 2028

Informasi lainnya

Parlemen Ringkas, Pilpres Terbuka

10 Oktober 2026

Syarat Tak Bisa Dicuci Kekuasaan

3 Oktober 2026

Jika Gibran Didiskualifikasi, Siapa Pengganti Wapres?

1 Oktober 2026

Ketika Presiden Diganti, Siapa Memimpin?

19 Juni 2026

Batal Jadi Ibu Kota? MK Tegaskan IKN Belum Gantikan Jakarta

15 Mei 2026

Ironi LCC Kalbar: Jawaban Sama, Nilai Beda

12 Mei 2026
Paling Sering Dibaca

Jamaah Haji Wafat Dibadalkan Gratis dengan Sertifikat Bukti

Islami Alfi Salamah

Keindahan Negeri Dua Benua, Inilah 10 Tempat yang Harus Dikujungi di Turki

Travel Alfi Salamah

Koperasi Rasa Franchise

Editorial Udex Mundzir

Integritas di Balik Gelar Akademik

Editorial Udex Mundzir

Alam dan Ego Pembangunan

Perspektif Udex Mundzir
Berita Lainnya
Lingkungan
Alfi Salamah21 Agustus 2026

Karhutla Kalimantan, Benarkah Ada yang Sengaja Membakar?

Jika Gibran Didiskualifikasi, Siapa Pengganti Wapres?

Pembalut Kena PPN, Perempuan Gugat Aturan ke MK

Jejak Pemilik PT IWIP dan Keterkaitannya dengan IMIP Morowali

Lari Rutin Tapi Berat Badan Naik? Ini Penyebabnya!

  • Facebook 920K
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
Produk Dapur Terlaris Mic Wireless Untuk Masjid Alat Tulis Sekolah Murah
“Landing

☪   JADWAL SALAT

Mendeteksi lokasi...

Memuat tanggal...

⌖  Menyiapkan lokasi
Memuat jadwal salat...
SALAT BERIKUTNYA —
Menunggu jadwal...
Metode Kemenag RI

© 2021 - 2026 Onews.id by Dexpert, Inc.
PT Opsi Nota Ideal
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Kontak

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

boscuan303 boscuan303 rtp boscuan303 slot mpo slot gacor https://kkyt.edu.my/hubungi-kami/ https://kkyt.edu.my/faq/ https://kkyt.edu.my/peta-laman/ mpo slot https://mk-gracia.ru/kompaniya/ boscuan303 boscuan303 boscuan303 boscuan303 slot resmi