Jakarta – Perubahan kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi sorotan publik setelah berbagai masalah membayangi program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dadan Hindayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BGN, dianggap layak diganti menyusul rangkaian insiden yang mengganggu pelaksanaan program, mulai dari keracunan massal siswa hingga dugaan penyimpangan dana.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, evaluasi terhadap Dadan adalah langkah tepat. Ia menilai sudah saatnya pemerintah mengambil sikap tegas agar kepercayaan publik terhadap program pemenuhan gizi tidak semakin menurun.
“Saya kira dengan banyaknya kasus tersebut, Kepala BGN memang perlu dievaluasi. Kalau memang sudah pantas diganti, diganti saja,” ungkap Iwan saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (3/5/2025).
Namun, Iwan menegaskan bahwa penggantian kepala lembaga tidak berarti MBG harus dihentikan. Ia menilai program ini masih sangat penting karena menjadi intervensi langsung pemerintah dalam mengatasi persoalan gizi buruk, kemiskinan struktural, dan kurangnya lapangan kerja lokal.
Ia menambahkan, “Karena MBG bukan program biasa. Ini adalah intervensi terarah untuk mengatasi tiga persoalan mendasar bangsa yakni gizi buruk, kemiskinan struktural, dan minimnya lapangan kerja lokal.”
Iwan juga mengusulkan perbaikan menyeluruh dalam tata kelola program, termasuk pengawasan lebih ketat, digitalisasi pembayaran bagi mitra dapur, dan seleksi ketat terhadap mitra pelaksana yang mampu mandiri tanpa keterlibatan pihak ketiga.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyatakan akan memanggil Kepala BGN dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan pada 6 Mei mendatang.
Agenda utama pertemuan itu adalah mengevaluasi pelaksanaan MBG dan menindaklanjuti berbagai insiden yang terjadi di lapangan.
“Tanggal 6 Mei Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BGN. Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan MBG, khususnya tentang beberapa kasus yang terjadi di lapangan,” jelas Yahya pada Jumat (2/5/2025).
Meskipun demikian, Yahya menyebut pihaknya hanya akan memanggil BGN dalam rapat tersebut, tanpa menghadirkan pihak mitra dapur penyedia makanan.
Kendati diterpa berbagai kritik, MBG tetap dipandang sebagai program strategis yang membutuhkan penguatan dalam pelaksanaan, bukan pembatalan. Diharapkan, penggantian pimpinan BGN mampu membawa angin segar dalam memperbaiki program ini ke depannya.