Jakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kini mendapatkan wewenang baru untuk mengawasi distribusi elpiji 3 kg. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat pengawasan distribusi gas bersubsidi di seluruh Indonesia, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar tersebut.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menyampaikan bahwa integrasi pengawasan ini bertujuan agar pengawasan distribusi elpiji 3 kg lebih efektif dan efisien.
“Kami juga kalau bisa mengintegrasikan seluruh pengawasan itu dilakukan oleh BPH Migas. Jadi, mungkin maksud dari Pak Menteri (Bahlil Lahadalia) seperti itu,” ujar Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Berdasarkan regulasi yang berlaku saat ini, BPH Migas hanya bertugas mengawasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) seperti premium, solar, dan minyak tanah bersubsidi. Namun, dengan adanya perluasan wewenang ini, BPH Migas akan mengawasi seluruh distribusi bahan bakar bersubsidi, termasuk elpiji 3 kg.
“Jadi, kami akan mengefektifkannya,” tambah Yuliot, menegaskan bahwa pengawasan terpadu ini akan lebih efisien mengingat badan usaha yang mendistribusikan minyak dan gas bersubsidi umumnya sama.
Ke depan, struktur pelaporan distribusi elpiji 3 kg akan mengikuti pola pelaporan distribusi BBM bersubsidi. Hal ini berarti pemerintah harus merevisi sejumlah regulasi untuk menyesuaikan dengan tambahan beban kerja BPH Migas.
“Dalam hal ini, tanda kutip, kami akan mengubah regulasi terlebih dahulu untuk menambahkan beban kerja kepada BPH Migas,” ungkap Yuliot.
Pernyataan ini disampaikan Yuliot menanggapi inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, di salah satu pangkalan elpiji di Pekanbaru, Riau, pada Rabu (5/2/2025). Dalam sidak tersebut, Bahlil menyoroti pentingnya pengawasan distribusi elpiji 3 kg yang lebih ketat untuk mencegah kelangkaan dan memastikan distribusi yang tepat sasaran.
Sebelumnya, Bahlil sempat menyebut adanya rencana pembentukan badan khusus untuk mengawasi distribusi elpiji 3 kg. Namun, Yuliot meluruskan bahwa yang dimaksud adalah memperluas kewenangan BPH Migas, bukan membentuk badan baru.
“Bukan badan baru, tapi memperluas kewenangan BPH Migas agar turut mengawasi distribusi dan penyaluran LPG 3 kg,” jelas Yuliot.
Dengan tambahan wewenang ini, pemerintah berharap distribusi elpiji 3 kg dapat berjalan lebih lancar, tepat sasaran, dan terhindar dari berbagai praktik penyimpangan yang merugikan masyarakat.