Jakarta – Nama Anies Baswedan muncul dalam pemberitaan mengenai calon pengganti Gibran Rakabuming Raka setelah jabatan wakil presiden dinyatakan kosong pada 12 November 2026. Namun, perkembangan politik hingga Selasa (17/11/2026) memperlihatkan arah berbeda. Sejumlah partai pendukung Presiden Prabowo Subianto memilih menyerahkan pencalonan kepada Partai Gerindra daripada mendorong figur di luar koalisi.
Perubahan komposisi kepemimpinan nasional itu menyusul pengunduran diri Gibran yang disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026). Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan pengisian jabatan wakil presiden akan dilakukan melalui mekanisme konstitusional dengan dua calon yang diajukan Presiden untuk dipilih MPR.
Di tengah proses tersebut, Anies termasuk figur yang disebut dalam pemberitaan mengenai kemungkinan pengganti Gibran. Media Akurat pada 12 November memasukkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu bersama sejumlah tokoh lain, termasuk Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, serta beberapa pimpinan partai politik.
Akan tetapi, penyebutan tersebut masih berupa spekulasi. Hingga 17 November, belum ditemukan pernyataan resmi Presiden Prabowo, pimpinan Gerindra, ataupun Anies yang memastikan namanya masuk daftar calon wakil presiden yang akan diajukan kepada MPR.
Sebaliknya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa partai-partai koalisi telah mencapai kesepahaman untuk mendukung kandidat dari Gerindra. Pernyataan itu disampaikan setelah pertemuan pimpinan partai pendukung pemerintah bersama Prabowo di Istana Bogor, Jumat (13/11/2026).
“Hampir semua ketum parpol tidak mengajukan kadernya. Kita sepakat dari Gerindra,” ujar Zulkifli dalam pernyataan yang diberitakan CNN Indonesia pada 15 November.
Sikap tersebut mempersempit ruang politik bagi figur yang tidak berasal dari partai utama pendukung Presiden, meskipun tidak otomatis menutup kemungkinan pencalonan tokoh luar. Keputusan akhir tetap berada pada Prabowo sebagai pihak yang memiliki kewenangan konstitusional mengusulkan dua calon.
Partai Demokrat juga menyatakan tidak akan mengajukan kadernya. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pada Jumat (13/11/2026) menegaskan partainya menyerahkan proses pencalonan kepada Presiden dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih wakil presiden.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji pada Sabtu (14/11/2026) menyatakan partainya belum menentukan nama yang akan diusulkan. Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia sebelumnya mengatakan partainya akan mendukung keputusan Prabowo, termasuk apabila kandidat berasal dari luar partai politik.
Di internal Gerindra, tiga nama mendapatkan perhatian, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani. Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman pada Senin (16/11/2026) mengakui adanya aspirasi terhadap ketiga tokoh tersebut.
“Sama-sama besar, ya. Kita kan membuka, yang namanya partai sudah modern, di demokrasi terbuka ini kita lihat banyak aspirasi,” kata Habiburokhman sebagaimana diberitakan CNN Indonesia.
Perkembangan ini memperlihatkan perbedaan antara popularitas figur dalam percakapan publik dan proses pencalonan melalui jalur kelembagaan. Nama Anies dapat muncul dalam berbagai perkiraan politik tanpa berarti memiliki dukungan formal dari partai yang menentukan arah koalisi pemerintahan.
Pencalonan wakil presiden pengganti juga berbeda dari kontestasi pemilihan umum. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa ketika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden.
Dengan demikian, elektabilitas ataupun popularitas seseorang tidak secara langsung menentukan pencalonan. Faktor yang menentukan pada tahap awal adalah keputusan Presiden mengajukan nama, kemudian pemilihan oleh MPR sesuai ketentuan yang berlaku.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga telah menegaskan kewenangan Presiden dalam menentukan kandidat. Dalam keterangannya di Istana Kepresidenan pada 12 November, Yusril menyatakan bahwa penentuan kedua calon sepenuhnya menjadi kewenangan Prabowo.
MPR selanjutnya memperbarui jadwal pemilihan wakil presiden dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026. Perubahan tersebut diputuskan dalam rapat gabungan pada Senin (16/11/2026), dengan mempertimbangkan kebutuhan Presiden memperoleh tambahan waktu untuk menentukan kandidat.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan dua nama calon beserta kelengkapan persyaratannya harus disampaikan paling lambat 25 November 2026. Setelah berkas diterima, tim verifikasi MPR akan memeriksa persyaratan sebelum pemilihan dilaksanakan.
Bagi Anies, perkembangan tersebut berarti penyebutan namanya dalam bursa politik belum dapat disamakan dengan peluang pencalonan yang telah mendapat dukungan kelembagaan. Tidak adanya pengumuman resmi juga belum membuktikan bahwa ia telah dikeluarkan dari seluruh pertimbangan Presiden.
Hingga batas waktu pengajuan calon tiba, perbedaan antara nama yang beredar dalam pemberitaan dan nama yang secara resmi disampaikan Presiden kepada MPR menjadi penentu utama arah pergantian wakil presiden. Untuk saat ini, pernyataan terbuka pimpinan partai koalisi lebih banyak mengarah kepada kader Gerindra.
