Close Menu
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Dua Warga Gugat Kewenangan Presiden Membentuk 49 Kementerian, Minta MK Batasi Jadi 34

DPR Catat 87 Anggota Lulusan S3, Inventaris Terbaru Temukan 100 Nama

BPS Catat 211 Anggota DPR Tanpa Data Pendidikan, Audit Gelar Belum Seragam

Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp
Kamis, 19 November 2026
  • Advertorial
  • Rilis Berita
Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp YouTube
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel
WhatsApp Channel
Onews.idOnews.id

BPS Catat 211 Anggota DPR Tanpa Data Pendidikan, Audit Gelar Belum Seragam

Inventaris awal menemukan 100 nama bergelar doktor, tetapi perbedaan data menuntut pemeriksaan akademik yang lebih menyeluruh.
Lisda LisdiawatiLisda Lisdiawati17 November 2026 Politik
BPS Catat 211 Anggota DPR Tanpa Data Pendidikan, Audit Gelar Belum Seragam
Suasana rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (.inet)
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp Email

Jakarta – Keterbukaan riwayat pendidikan anggota DPR RI menghadapi persoalan serius dalam penyajian data publik. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 211 dari 580 anggota DPR terpilih hasil Pemilu 2024 tidak menyebutkan latar belakang pendidikan dalam data pencalonan. Jumlah tersebut mencapai 36,38 persen dari keseluruhan kursi parlemen.

Persoalan itu kembali relevan ketika petisi pembukaan ijazah anggota DPR memperoleh lebih dari 22 ribu tanda tangan hingga Selasa (17/11/2026). Di tengah tuntutan transparansi tersebut, penelusuran awal terhadap profil anggota delapan fraksi juga menemukan perbedaan antara pencantuman gelar akademik, riwayat pendidikan, dan data pendidikan terakhir yang tersedia secara resmi.

Publikasi Statistik Politik 2024 yang diterbitkan BPS mencatat 29 anggota DPR terpilih berpendidikan doktor atau S3, setara lima persen dari keseluruhan anggota. Sementara itu, sebanyak 155 anggota tercatat berpendidikan S1, 119 orang S2, 63 orang SMA atau sederajat, dan tiga orang diploma tiga.

Berbeda dengan data tersebut, inventaris awal GOnews terhadap direktori anggota DPR, MPR, dan fraksi-fraksi berhasil menghimpun 100 nama yang menggunakan gelar doktor atau memiliki informasi pendidikan S3. Jumlah ini setara 17,24 persen dari 580 kursi, tetapi belum seluruhnya dikonfirmasi melalui dokumen kelulusan perguruan tinggi.

Perbedaan kedua angka tidak dapat langsung diartikan sebagai kesalahan pencatatan. Statistik BPS menggunakan data hasil Pemilu 2024, sedangkan inventaris GOnews menggabungkan profil yang tersedia hingga November 2026. Beberapa legislator juga memperoleh gelar doktor setelah terpilih, sementara direktori lembaga tidak selalu diperbarui secara bersamaan.

Masalah mendasarnya terletak pada belum tersedianya basis informasi pendidikan yang seragam, lengkap, dan mudah diverifikasi. Perbedaan penggunaan gelar Dr., Drs., doktor kehormatan, serta klasifikasi pendidikan terakhir berisiko menghasilkan kesimpulan statistik yang keliru apabila tidak diperiksa secara individual.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa informasi pendidikan anggota legislatif sebenarnya telah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) ketika mereka mengikuti pencalonan.

Baca Juga:
  • Susunan Pengurus Danantara Diumumkan, SBY-Jokowi di Dewan Pengarah
  • Pramono-Rano Raih Suara Terbanyak, RK-Suswono Walk Out
  • Respon Moeldoko dan Menteri Kritik Anies Baswedan Terhadap Subsidi Mobil Listrik
  • Megawati Mantap Deklarasikan Mahfud Sebagai Cawapres Ganjar

“Sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka,” ujar Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026), sebagaimana dipublikasikan melalui kanal resmi DPR.

Pernyataan tersebut menjelaskan keberadaan dokumen persyaratan di KPU, tetapi belum menjawab secara terperinci sejauh mana masyarakat dapat mengakses salinan dokumen, memeriksa riwayat pendidikan lengkap, serta memperoleh informasi mengenai perubahan kualifikasi akademik anggota setelah dilantik.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengingatkan bahwa kekosongan informasi pendidikan tidak boleh langsung dianggap sebagai bukti persoalan keabsahan ijazah.

“Kita juga perlu membedakan antara tidak mencantumkan atau tidak memublikasikan riwayat pendidikan dengan persoalan keabsahan ijazah,” katanya, Selasa (17/11/2026), sebagaimana diberitakan Suara.com.

Pembedaan tersebut penting. Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menetapkan pendidikan minimum calon anggota DPR adalah tamat SMA atau sederajat. Undang-undang tidak mensyaratkan setiap legislator mempunyai gelar sarjana, magister, ataupun doktor.

Dengan demikian, keberadaan anggota berpendidikan SMA bukan persoalan hukum selama persyaratan dipenuhi secara sah. Gelar pendidikan tinggi juga tidak dengan sendirinya membuktikan kemampuan legislasi, integritas, maupun kualitas pelaksanaan tugas sebagai wakil rakyat.

Justru karena persyaratan pendidikan merupakan bagian dari kelayakan administratif pencalonan, masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui apakah informasi yang dipublikasikan sesuai dengan dokumen yang diperiksa lembaga berwenang.

Artikel Terkait:
  • Veridiana: Peci Hitam Ganjar Bukan Niru Anies- Sandi, Itu Atribut Nasional
  • MK Hapus Ambang Batas, DPR Diminta Tak Bermanuver
  • Dasco Minta Mendagri Selesaikan Aksi Boikot Kepala Daerah PDIP
  • DPR Bahas Skema Baru Pemilu, Pilkada Bisa Digelar Lebih Awal

Petisi yang digagas Farida Octavia melalui Change.org menuntut keterbukaan riwayat pendidikan anggota DPR, verifikasi dokumen oleh lembaga terkait, serta kesediaan anggota legislatif membuka informasi pendidikan mereka. Berdasarkan pemantauan NU Online pada Selasa pukul 14.10 WIB, petisi tersebut memperoleh 22.007 tanda tangan terverifikasi.

Tuntutan keterbukaan tidak berarti seluruh dokumen pribadi harus diumumkan tanpa pembatasan. Mekanisme akses tetap perlu mempertimbangkan ketentuan informasi publik, perlindungan data pribadi, dan kewenangan lembaga pemeriksa.

Persoalan lain muncul pada pembandingan antarfaksi. Inventaris awal menemukan jumlah doktor yang berbeda-beda di setiap partai. Namun, kelengkapan direktori dan pembaruan profil tidak seragam, sehingga perbedaan tersebut belum dapat digunakan untuk menyimpulkan tingkat pendidikan definitif masing-masing fraksi.

KPU memegang peran penting untuk menjelaskan kelengkapan informasi pendidikan dalam data pencalonan 2024, sedangkan DPR dan MPR dapat memperbaiki konsistensi publikasi profil anggota aktif. Perguruan tinggi menjadi sumber verifikasi untuk kualifikasi akademik yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Tanpa mekanisme pencatatan yang konsisten, masyarakat akan terus bergantung pada pencarian terpisah terhadap berbagai direktori untuk mengetahui latar belakang pendidikan wakil rakyatnya.

Jangan Lewatkan:
  • Isu Reshuffle Kabinet, DPR Harap Mendikti Baru Ikuti Visi Prabowo
  • Komisi III DPR Soroti Putusan MK Soal Pemilu Terpisah
  • Nidya Listiono dan Ketua DPD PKS Samarinda Sepakat untuk Menjaga Komunikasi Baik
  • Prabowo Nilai Anggaran Pemulihan Sumatera Realistis dan Terukur

Data BPS mengenai 211 anggota tanpa informasi pendidikan dan perbedaan hasil inventaris doktor menunjukkan kebutuhan pemutakhiran yang dapat diperiksa secara terbuka. Hingga penelusuran ini disusun, jumlah definitif anggota DPR aktif yang telah menyelesaikan pendidikan S3 belum dapat dipastikan melalui satu basis data publik yang seragam.

BPS DPR RI Ijazah DPR KPU Pendidikan Legislator Transparansi Publik
Share. Facebook Pinterest LinkedIn WhatsApp Telegram Email
Previous ArticleNama Anies Masuk Bursa Pengganti Gibran, Koalisi Memilih Kader Gerindra
Next Article DPR Catat 87 Anggota Lulusan S3, Inventaris Terbaru Temukan 100 Nama

Informasi lainnya

Dua Warga Gugat Kewenangan Presiden Membentuk 49 Kementerian, Minta MK Batasi Jadi 34

17 November 2026

DPR Catat 87 Anggota Lulusan S3, Inventaris Terbaru Temukan 100 Nama

17 November 2026

Nama Anies Masuk Bursa Pengganti Gibran, Koalisi Memilih Kader Gerindra

17 November 2026

Pemecahan 34 Menjadi 49 Kementerian Mengubah Alur Anggaran, Aset, dan Pengadaan

17 November 2026

Jika Gibran Didiskualifikasi, Siapa Pengganti Wapres?

1 Oktober 2026

Mengenang Rachmat Gobel, Putra Bangsa yang Mendedikasikan Hidup bagi Industri dan Negeri

10 Juli 2026
Paling Sering Dibaca

Ikan Sapu-Sapu dan Krisis Sunyi

Editorial Udex Mundzir

Ribuan Jamaah Haji Terjangkit ISPA, KKHI Mendorong Kepatuhan Prokes

Islami Alfi Salamah

Benturan Kekuasaan dan Kemanusiaan

Perspektif Assyifa

Insentif MBG: Jangan Alihkan Beban

Editorial Udex Mundzir

Nama-Nama Sumur Zamzam yang Tersembunyi dalam Misteri

Islami Alfi Salamah
Berita Lainnya
Lingkungan
Alfi Salamah21 Agustus 2026

Karhutla Kalimantan, Benarkah Ada yang Sengaja Membakar?

UGM: Jokowi Sah Lulusan Kehutanan, Ijazah Asli di Tangannya

Dua Warga Gugat Kewenangan Presiden Membentuk 49 Kementerian, Minta MK Batasi Jadi 34

Lari Rutin Tapi Berat Badan Naik? Ini Penyebabnya!

Minuman Ini Redakan Nyeri Haid

  • Facebook 920K
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
Perlengkapan Pramuka Lengkap Buku Anak Islami Murah Produk Dapur Terlaris
“Landing

☪   JADWAL SALAT

Mendeteksi lokasi...

Memuat tanggal...

⌖  Menyiapkan lokasi
Memuat jadwal salat...
SALAT BERIKUTNYA —
Menunggu jadwal...
Metode Kemenag RI

© 2021 - 2026 Onews.id by Dexpert, Inc.
PT Opsi Nota Ideal
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Kontak

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

boscuan303 boscuan303 rtp boscuan303 slot mpo slot gacor https://kkyt.edu.my/hubungi-kami/ https://kkyt.edu.my/faq/ https://kkyt.edu.my/peta-laman/ mpo slot https://mk-gracia.ru/kompaniya/ boscuan303 boscuan303 boscuan303 boscuan303 slot resmi