Jakarta – Di tengah serpihan bencana yang masih menyelimuti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keyakinannya bahwa negara mampu menanggung kebutuhan anggaran pemulihan yang diperkirakan mencapai Rp51,8 triliun. “Hampir mirip dengan hitungan saya,” ujarnya berkelakar, menandai optimisme pemerintah dalam menghadapi proses rehabilitasi jangka panjang.
Perkiraan kebutuhan dana tersebut disampaikan dalam rapat hidrometeorologi pada Minggu 7 Desember 2025, setelah Kementerian Pekerjaan Umum memaparkan analisis awal kerusakan.
Angka tersebut mencakup perbaikan infrastruktur, hunian, serta fasilitas publik di tiga provinsi terdampak. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah memiliki kemampuan fiskal yang cukup untuk menjalankan proses pemulihan secara bertahap dan terukur.
“Ya, pokoknya kemampuan kita ada. Tentunya kita laksanakan dengan teliti dan manajemen yang terbaik,” kata Presiden Prabowo dalam rapat tersebut. Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan proses rehabilitasi tidak hanya cepat, tetapi juga efektif dan transparan.
Dalam pemaparannya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran dihitung berdasarkan masukan Kementerian Pekerjaan Umum.
Ia merinci bahwa Aceh membutuhkan sekitar Rp25,41 triliun untuk memulihkan kondisi sebagaimana sebelum bencana terjadi. Angka tersebut mencerminkan skala kerusakan yang besar, termasuk perumahan, jembatan, dan jaringan vital lainnya.
Sedangkan Sumatera Utara diperkirakan memerlukan Rp12,88 triliun untuk proses rehabilitasi. Suharyanto menambahkan bahwa data yang dihimpun masih akan terus diperbarui seiring verifikasi lapangan yang dilakukan tim gabungan.
Untuk Provinsi Sumatera Barat, estimasi dana mencapai Rp13,52 triliun, terutama untuk merekonstruksi fasilitas umum dan akses transportasi yang terdampak banjir dan longsor.
Ia menegaskan, “Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU tentunya data ini terus kami perbaiki terus menerus.” Pernyataan tersebut menandai bahwa perencanaan anggaran bersifat dinamis mengikuti perkembangan di lapangan.
Sejumlah analis menilai bahwa pernyataan Presiden menjadi sinyal penting bahwa pemulihan Sumatera akan menjadi prioritas nasional dalam beberapa bulan ke depan.
Pemerintah juga disebut tengah menyiapkan strategi lintas kementerian agar proses rekonstruksi tidak tumpang tindih dan berjalan sesuai standar tata kelola yang baik.
Dengan perencanaan anggaran yang mulai mengerucut dan komitmen pemerintah yang teguh, harapan baru muncul bagi masyarakat terdampak bahwa pemulihan dapat berlangsung lebih cepat dan menyeluruh.