Jakarta – Pemerintah Indonesia meminta pihak Malaysia tidak meneruskan tuntutan kompensasi akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maaf kepada negara-negara terdampak. Sikap tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan menanggapi desakan mantan Menteri Keuangan Malaysia, Lim Guan Eng, yang meminta kompensasi sebesar 13 miliar ringgit Malaysia atau sekitar Rp57 triliun.
Syahganda menyampaikan tanggapan itu kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Ia menilai permintaan maaf Presiden Prabowo dan upaya pemerintah Indonesia mengendalikan kebakaran seharusnya mendapat apresiasi, bukan diikuti desakan pembayaran ganti rugi.
“Jadi, jangan minta ganti rugi dong, gitu,” ujar Syahganda.
Menurut Syahganda, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong telah memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Ia berharap Malaysia menunjukkan sikap serupa demi menjaga hubungan baik antarnegara.
Syahganda juga menyinggung bahwa ketika kebakaran telah berhenti, kawasan hutan Indonesia kembali memberikan manfaat lingkungan. Ia mengaitkan manfaat tersebut dengan produksi oksigen, meskipun pernyataan itu tidak menjelaskan perhitungan kerugian ekonomi maupun kesehatan yang dikemukakan pihak Malaysia.
Persoalan tersebut bermula dari pernyataan Lim Guan Eng pada Selasa (17/11/2026). Politikus yang juga menjabat Ketua Partai Aksi Demokratik (DAP) Malaysia itu meminta Indonesia membayar kompensasi atas dampak kabut asap sepanjang 2026 atau menyetujui pembentukan satuan penanganan kebakaran lintas negara.
Lim memperkirakan kerugian Malaysia mencapai RM13 miliar. Jumlah tersebut terdiri atas RM8 miliar kerugian kesejahteraan yang dikaitkan dengan dampak kesehatan dan RM5 miliar kerugian ekonomi akibat terganggunya kegiatan pariwisata serta aktivitas masyarakat.
Ia merujuk kajian yang dipesan Federasi Produsen Malaysia mengenai dampak polusi udara. Kajian tersebut memperkirakan pencemaran udara berat dapat mengurangi kedatangan wisatawan internasional hingga delapan persen, sehingga mengancam program Visit Malaysia 2026.
Lim juga mengaitkan estimasi kerugian kesejahteraan dengan risiko kematian dini akibat paparan polusi udara. Dalam pernyataannya, ia menyebut perkiraan sekitar 1.700 kematian prematur yang berhubungan dengan dampak kabut asap.
Meski demikian, angka yang dikemukakan Lim merupakan estimasi dampak ekonomi dan kesehatan, bukan jumlah kompensasi yang telah ditetapkan melalui putusan pengadilan atau kesepakatan resmi kedua negara.
Lim sendiri menyatakan Malaysia patut menerima permintaan maaf Presiden Prabowo demi menjaga hubungan bertetangga dan solidaritas ASEAN. Akan tetapi, menurutnya, penerimaan permintaan maaf tidak berarti Indonesia dapat mengabaikan tanggung jawab atas dampak pencemaran lintas batas.
Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan dua persoalan yang harus dibedakan, yakni penyelesaian diplomatik melalui permintaan maaf dan kemungkinan pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan pencemaran udara.
Permintaan maaf dapat membantu meredakan ketegangan diplomatik. Namun, secara hukum, permintaan maaf tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh kewajiban terkait pencegahan pencemaran, penanganan dampak, dan pemulihan kerugian telah diselesaikan.
Sebaliknya, tuntutan kompensasi juga memerlukan dasar hukum dan pembuktian yang memadai. Besarnya kerugian, sumber pencemaran, hubungan sebab-akibat, serta tanggung jawab pihak yang dianggap menyebabkan kerusakan merupakan unsur yang perlu diperiksa sebelum tuntutan pembayaran dapat ditetapkan.
ASEAN sebenarnya memiliki kerangka kerja sama melalui ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yang ditandatangani pada 10 Juni 2002. Perjanjian tersebut mengatur pencegahan, pemantauan, dan penanganan pencemaran kabut asap lintas negara melalui tindakan nasional dan kerja sama regional.
Dalam ketentuan penyelesaian sengketanya, perjanjian itu mengutamakan konsultasi atau perundingan damai apabila terjadi perselisihan mengenai penafsiran, penerapan, atau kepatuhan terhadap kesepakatan.
Kerangka tersebut tidak secara otomatis menetapkan besaran kompensasi bagi negara yang terkena kabut asap. Karena itu, desakan pembayaran RM13 miliar perlu dibedakan dari proses penyelesaian sengketa resmi antarpemerintah.
Lim juga mengusulkan pembentukan Permanent Trans-Boundary Haze Relief Task Force, yakni satuan permanen yang berisi personel terlatih untuk melakukan pemadaman kebakaran lintas negara. Menurutnya, satuan tersebut perlu memiliki kemampuan bergerak cepat memasuki kawasan hutan Indonesia ketika kebakaran terjadi.
Usulan itu menghadirkan persoalan tersendiri mengenai kedaulatan dan kewenangan negara. Operasi petugas asing di wilayah Indonesia memerlukan dasar persetujuan serta pengaturan yang jelas mengenai komando, akses, keselamatan, dan tanggung jawab selama kegiatan berlangsung.
Kerja sama regional untuk mengendalikan karhutla dapat diperluas tanpa harus mengabaikan prinsip kedaulatan. Namun, bentuk operasi bersama dan kewenangan petugas tetap membutuhkan kesepakatan negara-negara yang terlibat.
Hingga Kamis (19/11/2026), pernyataan Lim Guan Eng belum dapat dipersamakan dengan keputusan resmi pemerintah Malaysia untuk mengajukan gugatan kompensasi kepada Indonesia. Belum terdapat pula informasi terverifikasi mengenai mekanisme hukum yang telah ditempuh untuk menagih jumlah tersebut.
Dengan demikian, perdebatan saat ini masih berkisar pada desakan kompensasi dari seorang politikus Malaysia dan tanggapan pemerintah Indonesia.
Penyelesaiannya akan bergantung pada komunikasi resmi kedua negara, pembuktian kerugian akibat kabut asap, serta kesediaan memperkuat mekanisme pencegahan kebakaran lintas batas agar dampak serupa tidak terus berulang.
