Jakarta – Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso mendesak Kementerian Sekretariat Negara mengevaluasi personel di lingkar inti Presiden Prabowo Subianto yang diduga memiliki hubungan dengan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Desakan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Permintaan tersebut muncul di tengah penyidikan dugaan penyadapan ilegal yang menjerat Listyo Sigit sebagai tersangka. Sugiat menilai pengungkapan perkara itu harus diikuti pemeriksaan keamanan personel, perlindungan komunikasi Presiden, serta peninjauan kebijakan strategis yang berpotensi terdampak kebocoran informasi.
“Kalau ada memang kemarin bahwa personalia-personalia di lingkar inti presiden itu adalah rekomendasi Pak Kapolri zaman Listyo Sigit Prabowo, sterilkan. Jangan ada lagi peluang pengkhianat masuk di situ,” ujar Sugiat dalam rapat tersebut.
Politikus Partai Gerindra itu mengingatkan bahwa pengamanan kepresidenan tidak cukup dilakukan melalui perlindungan fisik. Menurutnya, personel yang memiliki akses terhadap komunikasi, dokumen, dan proses pengambilan keputusan juga harus menjadi perhatian karena informasi strategis negara dapat menjadi sasaran penyalahgunaan.
Sugiat bahkan meminta evaluasi mencakup lingkungan Pasukan Pengamanan Presiden hingga Kementerian Sekretariat Negara. Ia memandang pemeriksaan diperlukan untuk mencegah kemungkinan penyusupan kepentingan dalam pengambilan keputusan pemerintah, terutama setelah dugaan penyadapan terhadap kepala negara terungkap.
“Saya pikir ini harus disterilkan Pak Wamen dalam kerangka menjaga keamanan fisik seorang Presiden, menjaga bagaimana kebijakan Presiden itu tidak diinfiltrasi,” katanya, sebagaimana dikutip dari Suara.com.
Namun, desakan tersebut menyisakan persoalan pembuktian. Hubungan profesional, riwayat penugasan, ataupun rekomendasi jabatan dari seorang mantan pejabat tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana. Pemeriksaan terhadap pegawai tetap memerlukan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan agar pengamanan negara tidak berubah menjadi tindakan berdasarkan prasangka.
Menanggapi desakan DPR, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyatakan pemerintah telah menjalankan pemeriksaan terhadap personel yang bekerja di lingkungan kepresidenan. Evaluasi tersebut mencakup aparatur sipil negara maupun tenaga profesional yang menjalankan tugas di sejumlah unit pendukung Presiden.
“Yang pasti, kita sudah biasa memeriksa semua yang bekerja di lingkungan Istana. Baik PNS maupun tenaga profesional,” kata Juri seusai rapat kerja.
Juri menjelaskan bahwa pemeriksaan personel merupakan bagian dari kegiatan evaluasi yang dapat dilakukan secara berkala. Akan tetapi, ketika ditanya secara khusus mengenai keberadaan pegawai yang terkait dengan Listyo Sigit, ia tidak menyebutkan nama, jumlah personel, ataupun tindakan administratif yang telah diambil.
“Kan kalau di KSP, Bakom itu kan banyak tenaga profesional. Ya, hal yang wajar saja kalau kita evaluasi setiap saat,” ujarnya.
Perbedaan antara desakan DPR dan penjelasan pemerintah menunjukkan adanya persoalan yang belum terjawab secara terbuka. DPR meminta pemeriksaan terhadap kelompok personel tertentu, sedangkan pemerintah baru menegaskan keberlangsungan mekanisme evaluasi secara umum. Belum tersedia keterangan terperinci mengenai hasil pemeriksaan terhadap orang-orang yang menjadi perhatian Sugiat.
Kasus penyadapan yang melatarbelakangi polemik tersebut sebelumnya telah berdampak pada perubahan jabatan di lingkungan kepresidenan. Presiden Prabowo memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan melalui keputusan yang diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 4 November 2026.
Pemerintah kemudian menunjuk Kepala Sekretariat Presiden Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo sebagai pelaksana tugas Kepala Staf Kepresidenan. Pemberhentian tersebut berkaitan dengan penetapan tersangka dalam perkara dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal, bukan putusan pengadilan mengenai kesalahan pidana.
Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai juga menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pihak lain merupakan ancaman serius terhadap hak privasi dan keamanan negara. Dalam pernyataan resmi pada 4 November 2026, ia meminta proses hukum dilaksanakan secara profesional dan akuntabel.
“Kita mendorong polisi agar usut tuntas kasus ini,” tegas Pigai.
Persoalan tersebut bukan hanya menyangkut identitas orang yang bekerja di sekitar Presiden. Pemeriksaan keamanan perlu menjangkau kewenangan mengakses informasi, pengendalian perangkat komunikasi, serta mekanisme pencatatan dan pertanggungjawaban penggunaan data sensitif.
Karena itu, tindak lanjut desakan DPR akan bergantung pada kemampuan pemerintah membedakan risiko keamanan yang dapat dibuktikan dari dugaan yang semata-mata didasarkan pada kedekatan personal. Evaluasi yang terukur menjadi penting untuk melindungi Presiden sekaligus menjaga profesionalitas aparatur negara dan asas praduga tak bersalah.
