Jakarta – PDIP menyatakan sikap tegas terkait wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang didukung Presiden Prabowo Subianto. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menegaskan bahwa partainya masih menginginkan sistem pemilu langsung sebagai bentuk kedaulatan rakyat.
“Soal pemilu dipilih DPRD, kami di PDI Perjuangan tidak akan terburu-buru,” ungkap Deddy dalam pertemuan di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024) malam.
Menurut Deddy, PDIP akan melakukan kajian mendalam untuk memastikan apakah usulan tersebut layak diterapkan. Namun, prinsip partai tetap mendukung pemilu langsung dengan pendekatan “one man, one vote.
“Tapi pada prinsipnya, kami tetap ingin pemilu langsung, kedaulatan di tangan rakyat,” tegasnya.
Wacana ini mencuat karena biaya pilkada yang dianggap terlalu tinggi. Namun, Deddy menilai penguatan basis dukungan di akar rumput bisa mengurangi biaya tanpa mengubah sistem pemilu.
“Biaya tinggi ini sebenarnya bisa diatasi jika partai politik membangun basis dukungan yang kuat di bawah. Jadi, tidak perlu uang besar,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah serius untuk mencegah pemborosan dalam pesta demokrasi, sehingga tidak lagi menjadi ajang eksploitasi kekuasaan.
“Keseriusan pemerintah sangat diperlukan agar demokrasi berjalan lebih baik,” tambah Deddy.
Selain mempertahankan pemilu langsung, PDIP juga sedang mengkaji opsi pilkada asimetris. Sistem ini memungkinkan daerah-daerah tertentu menggunakan mekanisme berbeda berdasarkan indikator kesiapan mereka.
“Kami sedang melakukan kajian untuk melihat apakah pilkada langsung dapat disesuaikan dengan kondisi tiap daerah,” pungkasnya.
Wacana ini menuai pro dan kontra di berbagai kalangan. PDIP menegaskan, perubahan sistem pemilu harus diputuskan secara hati-hati demi menjaga nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat.