Badung – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan secara tegas bahwa partainya tidak akan berada di jalur oposisi maupun dalam barisan koalisi pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan Megawati saat menutup Kongres ke-6 PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (2/8/2025).
“Peran kita adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi,” ujar Megawati dalam pidato politiknya di hadapan seluruh kader dan pengurus DPP terpilih.
Keputusan ini disebut sebagai hasil sikap politik kolektif yang disepakati dalam kongres partai. PDIP akan mengambil peran sebagai penyeimbang konstitusional, yang mendukung kebijakan pemerintah yang prorakyat namun juga siap mengkritik bila ada penyimpangan.
“Oleh karena itu, PDI Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi dan tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan,” tegas Megawati.
Menurut Presiden RI ke-5 tersebut, dalam sistem presidensial seperti Indonesia, tidak ada istilah oposisi seperti dalam sistem parlementer. Ia mengatakan bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi konstitusional yang berpijak pada kedaulatan rakyat, bukan demokrasi blok kekuasaan.
“Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, tetapi demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi,” ujar Megawati.
Ia menekankan bahwa PDIP sebagai partai ideologis tetap berpegang pada nilai kebenaran dan ajaran moral politik yang diwariskan oleh Bung Karno. Keberpihakan partai, kata Mega, bukan ditentukan oleh berada atau tidaknya di dalam pemerintahan, melainkan pada prinsip politik yang berlandaskan Pancasila dan kepentingan rakyat.
Megawati juga menegaskan bahwa PDIP akan bersuara keras jika pemerintah menyimpang dari nilai keadilan sosial, amanat penderitaan rakyat, dan supremasi hukum.
“Konstitusi itu yang paling tinggi,” pungkas Megawati yang juga dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum PDIP periode 2025–2030.