Samarinda — Debat perdana Pilgub Kaltim 2024 memanas ketika Hadi Mulyadi, calon Wakil Gubernur petahana, memberikan penjelasan tegas tentang perbedaan kewenangan pemerintah pusat dan daerah.
Dalam debat yang berlangsung di Planetary Hall Sempaja, pasangan nomor urut 1Isran Noor-Hadi Mulyadi berhadapan dengan Rudy Mas’ud-Seno Aji nomor urut 2 untuk membahas tema “Penguatan Pondasi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat.”
Isu krusial terkait peran Kalimantan Timur sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi fokus dalam diskusi. Pasangan Rudy-Seno mempertanyakan lambatnya alokasi anggaran untuk pembangunan IKN, serta meminta strategi dari Isran-Hadi untuk mengatasinya.
Menanggapi hal ini, Hadi Mulyadi mengoreksi pemahaman lawannya dengan menjelaskan bahwa kewenangan anggaran sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat, bukan gubernur.
“Masalah keuangan itu bukan kewenangan Gubernur, melainkan wewenang pemerintah pusat. Gubernur hanya menjalankan kebijakan pusat dan menerima alokasi dari APBN,” tegas Hadi.
Ia menambahkan bahwa pertanyaan mengenai alokasi anggaran lebih tepat diarahkan kepada pemerintah pusat, bukan kepada pemerintah daerah, menekankan pentingnya memahami pembagian wewenang dalam tata kelola negara
.Penjelasan Hadi ini seolah “mengajari” pasangan Rudy-Seno tentang batasan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya terkait fiskal dan pembangunan strategis seperti IKN.
Ia juga mengingatkan bahwa sinergi antara pemimpin daerah dan pusat sangat penting untuk memastikan keberhasilan program-program nasional di Kalimantan Timur.
Rudy Mas’ud, di sisi lain, tetap menekankan pentingnya kepemimpinan yang sinkron dengan pemerintah pusat.
“Kalimantan Timur harus memiliki pemimpin yang sejalan dengan pusat agar proses pembangunan, terutama infrastruktur menuju IKN, berjalan lancar,” ujar Rudy, menyoroti potensi besar Kaltim sebagai penyangga IKN dengan APBD yang signifikan.
Debat ini menjadi ajang penting bagi kedua pasangan calon untuk memperlihatkan visi dan strategi mereka dalam menghadapi tantangan pembangunan Kaltim ke depan, terutama terkait proyek IKN.
Masyarakat Kalimantan Timur kini semakin dipertaruhkan untuk memilih pemimpin yang tepat dalam Pilgub mendatang.