Close Menu
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

MPR Bentuk Tiga Tim Verifikasi Calon Wapres Pengganti Gibran

Green SM Bike Tutup Setelah Dua Bulan, Nasib Pengemudi Jadi Perhatian

Hari Ikan Nasional 2026, Konsumsi Ikan Capai 26,08 Kg per Orang

Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp
Sabtu, 21 November 2026
  • Advertorial
  • Rilis Berita
Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp YouTube
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel
WhatsApp Channel
Onews.idOnews.id

MPR Bentuk Tiga Tim Verifikasi Calon Wapres Pengganti Gibran

Pemeriksaan persyaratan calon wakil presiden mencakup dokumen administrasi, pendidikan, rekam jejak, dan verifikasi faktual.
Lisda LisdiawatiLisda Lisdiawati21 November 2026 Politik
MPR Bentuk Tiga Tim Verifikasi Calon Wapres Pengganti Gibran
Anggota MPR Hinca IP Pandjaitan menjelaskan proses verifikasi calon wakil presiden. (Foto: Ady/Lip6.com)
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp Email

Jakarta – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mulai mempersiapkan pemeriksaan dokumen calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Tim verifikasi membagi pekerjaan ke dalam tiga kelompok kerja untuk meneliti persyaratan administratif dan faktual sebelum proses pemilihan wakil presiden dilaksanakan.

Pembagian tersebut diputuskan dalam rapat tim verifikasi pada Jumat (20/11/2026). Langkah ini merupakan bagian dari proses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden setelah MPR menerima surat pengunduran diri Gibran pada 12 November 2026.

Anggota MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca IP Pandjaitan, menjelaskan bahwa setiap kelompok kerja memiliki tanggung jawab berbeda sesuai jenis dokumen yang harus diperiksa.

Menurut Hinca, pembagian tugas diperlukan karena tim memiliki waktu terbatas untuk menyelesaikan pemeriksaan. Proses verifikasi direncanakan berlangsung selama tujuh hari, sehingga pekerjaan harus dilakukan secara terkoordinasi.

Hinca tergabung dalam kelompok kerja kedua yang menangani pemeriksaan persyaratan melalui sejumlah lembaga, termasuk pengadilan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemeriksaan tidak hanya dilakukan dengan mempelajari dokumen yang diserahkan calon. Tim juga berencana mendatangi lembaga terkait untuk memastikan keabsahan informasi yang tercantum dalam berkas persyaratan.

Langkah tersebut dimaksudkan untuk membedakan kelengkapan administrasi dengan kebenaran materi dokumen. Sebuah berkas dapat dinyatakan lengkap secara administratif, tetapi tetap memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kesesuaiannya dengan keadaan sebenarnya.

Anggota tim verifikasi lainnya, Hidayat Nur Wahid, menyampaikan bahwa pemeriksaan akan mengacu pada ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Persyaratan usia serta dokumen pendidikan termasuk bagian yang harus diperiksa.

Baca Juga:
  • Prabowo Beri Sinyal Reshuffle Kabinet, Dasco: Itu Peringatan Tegas
  • PDIP Sindir Jokowi: Loyalitas yang Kini Dipertanyakan
  • Owner Pandu Advertising Bacaleg dari PKB Daftar Naik Vespa
  • HMN Antarkan Bacaleg PAN ke KPU Kabupaten Mojokerto

Namun, Hidayat belum menjelaskan secara terperinci kapan penghitungan tujuh hari pemeriksaan dimulai. Penetapan jadwal dan ketentuan teknis masih menjadi kewenangan pimpinan MPR.

Selain pembentukan kelompok kerja, MPR menyiapkan mekanisme perbaikan dokumen apabila ditemukan persyaratan yang belum lengkap. Hinca sebelumnya mengusulkan pemberian waktu empat hari bagi calon untuk melengkapi berkas.

Usulan tersebut belum dapat diperlakukan sebagai ketentuan final sebelum ditetapkan melalui mekanisme resmi. Seluruh persyaratan tetap harus dipenuhi sebelum pemilihan, penetapan, dan pelantikan wakil presiden dilakukan.

Perkembangan lain muncul pada Sabtu (21/11/2026), ketika KPK menyatakan kesiapan membantu MPR memeriksa rekam jejak para calon.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa lembaganya mendukung pemeriksaan untuk memastikan integritas kandidat. Salah satu aspek yang berkaitan dengan KPK ialah kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN.

Menurut Budi, kepatuhan pelaporan tidak cukup dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyerahan dokumen. Kebenaran dan kelengkapan informasi harta kekayaan juga menjadi bagian penting dalam pemeriksaan.

Pemeriksaan LHKPN memiliki fungsi berbeda dengan penilaian kelengkapan persyaratan pendidikan maupun usia. Pelaporan harta kekayaan merupakan instrumen transparansi penyelenggara negara, sedangkan persyaratan lain menentukan pemenuhan ketentuan pencalonan.

Meski demikian, pemeriksaan dokumen dan rekam jejak tidak dapat dengan sendirinya dianggap sebagai bukti adanya pelanggaran oleh calon tertentu. Proses tersebut merupakan bagian dari mekanisme administratif dan faktual yang harus diterapkan sesuai ketentuan.

Artikel Terkait:
  • Rudy Mas’ud Serukan Pemimpin Sinkron dengan Pemerintah Pusat
  • Susunan Pengurus Danantara Diumumkan, SBY-Jokowi di Dewan Pengarah
  • KPK Sebut Laporan Harta Pejabat Negara Merosot
  • Bahlil Dipanggil Prabowo Usai Kebijakan LPG 3 Kg Picu Kegaduhan

Pengisian kekosongan jabatan wakil presiden memiliki dasar konstitusional dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila jabatan wakil presiden kosong, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden paling lambat dalam waktu 60 hari.

Dengan demikian, kewenangan pengusulan berada pada Presiden Prabowo Subianto, sedangkan keputusan pemilihan dilakukan oleh MPR melalui sidang sesuai mekanisme yang berlaku.

MPR sebelumnya menetapkan 25 November 2026 sebagai batas penyerahan dua nama calon setelah menerima permintaan penyesuaian jadwal dari presiden. Sidang paripurna pemilihan juga direncanakan berlangsung pada 2 Desember 2026.

Namun, jadwal tersebut masih harus dibedakan dari hasil akhir proses. Belum ada keputusan pemilihan wakil presiden baru dalam perkembangan yang telah dikonfirmasi.

MPR juga membentuk Panitia Ad Hoc yang bertugas menyusun tata cara pemilihan. Tugas panitia tersebut berbeda dari tim verifikasi yang berfokus pada pemeriksaan persyaratan calon.

Pemisahan fungsi menjadi penting agar pemeriksaan kelayakan administratif tidak dicampuradukkan dengan keputusan politik dalam sidang pemilihan. Hasil verifikasi akan menjadi bagian dari persiapan sebelum MPR menjalankan kewenangan konstitusionalnya.

Jangan Lewatkan:
  • Anies Baswedan Kritik Subsidi Mobil Listrik Pemerintah
  • Prabowo Dinilai Berhasil Main Halus, PDIP Tak Jadi Oposisi
  • Respon Moeldoko dan Menteri Kritik Anies Baswedan Terhadap Subsidi Mobil Listrik
  • Kemendagri Tegaskan Empat Pulau Jadi Wilayah Sumut Berdasarkan Verifikasi

Proses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden kini memasuki tahap pemeriksaan persyaratan dan penyusunan tata cara pemilihan. Kejelasan jadwal, hasil verifikasi, serta keterbukaan informasi mengenai kandidat menjadi aspek yang perlu terus dipantau menjelang sidang MPR.

Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka KPK MPR RI Prabowo Subianto Verifikasi MPR
Share. Facebook Pinterest LinkedIn WhatsApp Telegram Email
Previous ArticleGreen SM Bike Tutup Setelah Dua Bulan, Nasib Pengemudi Jadi Perhatian

Informasi lainnya

Indonesia Tolak Ganti Rugi Kabut Asap RM13 Miliar, Malaysia Diminta Terima Maaf Prabowo

20 November 2026

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Kekayaan Tak Wajar Tak Masuk Pengaturan

19 November 2026

Viral Tahanan Narkoba Makan Bareng Polisi di Restoran Medan, Propam Turun Tangan

18 November 2026

Usia Capres 19 Tahun Digugat ke MK, Ini Alasannya

18 November 2026

DPR Desak Istana Bersihkan Orang Dekat Listyo Sigit

18 November 2026

Dua Warga Gugat Kewenangan Presiden Membentuk 49 Kementerian, Minta MK Batasi Jadi 34

17 November 2026
Paling Sering Dibaca

Liburan Seru Cuma Rp1 Juta?

Travel Alfi Salamah

Untuk Apa Kenaikan UMP 6,5% Itu?

Editorial Udex Mundzir

Harta Melimpah, Hati Tetap Zuhud

Islami Alfi Salamah

Gizi di Meja, Konglomerat di Pintu

Editorial Udex Mundzir

Belva Devara: Anak Bangsa Pelopor Pendidikan Digital

Biografi Alfi Salamah
Berita Lainnya
Nasional
Udex Mundzir15 April 2025

UGM: Jokowi Sah Lulusan Kehutanan, Ijazah Asli di Tangannya

Dua Warga Gugat Kewenangan Presiden Membentuk 49 Kementerian, Minta MK Batasi Jadi 34

Karhutla Kalimantan, Benarkah Ada yang Sengaja Membakar?

Jejak Pemilik PT IWIP dan Keterkaitannya dengan IMIP Morowali

Terungkap, Pemilik Modal di Balik Hibisc Fantasy Puncak

  • Facebook 920K
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
Buku Anak Islami Murah Buku Anak Islami Murah Alat Tulis Sekolah Murah
“Landing

☪   JADWAL SALAT

Mendeteksi lokasi...

Memuat tanggal...

⌖  Menyiapkan lokasi
Memuat jadwal salat...
SALAT BERIKUTNYA —
Menunggu jadwal...
Metode Kemenag RI

© 2021 - 2026 Onews.id by Dexpert, Inc.
PT Opsi Nota Ideal
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Kontak

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

boscuan303 boscuan303 rtp boscuan303 slot mpo slot gacor https://kkyt.edu.my/hubungi-kami/ https://kkyt.edu.my/faq/ https://kkyt.edu.my/peta-laman/ mpo slot https://mk-gracia.ru/kompaniya/ boscuan303 boscuan303 boscuan303 boscuan303 slot resmi