Samarinda – Calon Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menghadapi perlambatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Menurut Rudy, salah satu faktor kunci dalam mempercepat pembangunan IKN adalah keselarasan antara pemimpin daerah dan pemerintah pusat.
“Gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Jangan sampai warga Kaltim memilih pemimpin yang tidak sinkron dengan pemerintah pusat,” ujar Rudy dalam debat perdana Pilgub Kaltim yang berlangsung di Samarinda, Rabu (23/10/2024) malam.
Rudy menambahkan, IKN adalah peluang besar bagi Kaltim, terutama dalam hal peningkatan infrastruktur dan ekonomi. Ia menyoroti pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur jalan menuju IKN, yang menurutnya harus dipermudah.
“APBD kita besar. Kalau perlu, kita bangun dua jalur agar akses ke IKN bisa lebih cepat,” imbuh politisi Golkar tersebut.
Lebih lanjut, Rudy mengungkapkan bahwa Kaltim memiliki APBD peringkat kelima terbesar di Indonesia, sehingga banyak hal yang bisa dilakukan daerah untuk mendukung pembangunan IKN.
“Dengan anggaran ini, kita bisa lebih berperan aktif dalam mendukung IKN,” tegasnya.
Sementara itu, perlambatan pembangunan IKN menjadi salah satu isu utama yang diangkat dalam debat. Panelis mengungkapkan bahwa anggaran untuk IKN di APBN 2025 hanya sebesar Rp6,39 triliun, jauh dari pengajuan Rp27,8 triliun. Selain itu, alokasi anggaran Kementerian PUPR untuk infrastruktur di IKN juga turun drastis, hanya Rp13,24 triliun dibandingkan Rp35,37 triliun di APBN 2024.
Dalam debat tersebut, Rudy menegaskan bahwa pemimpin yang sinkron dengan pemerintah pusat akan mampu mengatasi tantangan anggaran dan memastikan pembangunan IKN tetap berjalan sesuai rencana.
“Pilihlah pemimpin yang sejalan dengan pemerintah pusat, karena ini kunci keberhasilan pembangunan IKN,” katanya.
Dengan peran Kaltim sebagai penyanggah utama IKN, Rudy mengajak warga untuk memilih pemimpin yang mampu berkolaborasi dengan pemerintah pusat demi mempercepat realisasi pembangunan di daerah tersebut.