Medan – Video sejumlah tahanan kasus narkotika menikmati makanan bersama anggota polisi di sebuah restoran di Kota Medan, Sumatera Utara, viral di media sosial. Kepolisian membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumatera Utara telah menangani pemeriksaan personel yang terlibat.
Peristiwa itu terjadi di Restoran Kembang, kawasan Medan Amplas, Senin (16/11/2026). Para tahanan diketahui berasal dari Polres Asahan dan sedang dalam perjalanan kembali setelah mengikuti konferensi pers pengungkapan kasus narkotika di Markas Polda Sumatera Utara.
Dalam rekaman yang beredar, sejumlah pria mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye tampak duduk bersama anggota kepolisian di meja makan. Beberapa di antaranya masih dalam kondisi tangan terborgol ketika menikmati hidangan yang tersedia.
Pemandangan tersebut memicu pertanyaan masyarakat mengenai prosedur pengawalan tahanan di luar lingkungan kepolisian. Perhatian publik tertuju pada keputusan petugas membawa orang-orang yang sedang menjalani proses hukum ke restoran umum, bukan semata-mata pada makanan yang diberikan.
Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Ferry Walintukan, membenarkan bahwa anggota polisi dalam video merupakan personel Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan yang sedang mengawal tahanan.
“Ya, itu benar. Itu kegiatannya kemarin habis rilis di Polda ya. Itu tahanan kasus narkoba Polres Asahan,” kata Ferry pada Selasa (17/11/2026), sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia.
Ferry menjelaskan bahwa petugas sebelumnya mengikuti konferensi pers pengungkapan kasus narkotika yang dipimpin Kapolda Sumatera Utara Inspektur Jenderal Sonny Irawan. Seusai kegiatan, rombongan hendak kembali ke Kabupaten Asahan, tetapi anggota kepolisian yang bertugas sejak pagi belum sempat makan.
Karena itu, rombongan memutuskan singgah di Restoran Kembang. Para tahanan yang masih berada dalam pengawalan kemudian turut diajak makan bersama petugas.
Menurut Ferry, keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan. Polisi menilai tahanan juga membutuhkan makanan setelah mengikuti kegiatan sejak pagi. Mengajak mereka makan bersama dianggap memudahkan pengawasan dibandingkan meninggalkan sebagian tahanan di kendaraan sementara anggota bergantian makan.
“Jadi itu motifnya adalah kemanusiaan, mengajak makan walaupun mereka tersangka, mereka juga manusia yang butuh makan,” ujar Ferry.
Ia juga membantah anggapan bahwa tempat makan tersebut merupakan restoran mewah. Menurutnya, Restoran Kembang merupakan rumah makan kelas menengah dengan ruang terbuka, bukan fasilitas eksklusif sebagaimana persepsi yang berkembang di media sosial.
Meski telah menjelaskan latar belakang kejadian, kepolisian mengakui tindakan personel tersebut menimbulkan perhatian masyarakat. Polda Sumatera Utara kemudian menyampaikan permohonan maaf dan menjadikan peristiwa itu sebagai bahan evaluasi internal.
“Benar, itu anggota kami. Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya pihak-pihak yang merasa bahwa tindakan tersebut kurang pantas. Kami menghargai perhatian dan masukan masyarakat,” kata Ferry.
Pemeriksaan tidak berhenti pada klarifikasi kepada publik. Bidang Propam Polda Sumatera Utara ditugaskan menelusuri tindakan personel yang membawa tahanan ke restoran untuk memastikan kesesuaiannya dengan prosedur pengawalan dan ketentuan disiplin kepolisian.
“Saat ini sudah ditangani oleh Propam Polda Sumut. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, tentu akan kami proses sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku,” tegas Ferry.
Penjelasan polisi tersebut mendapat tanggapan kritis dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan. Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, menilai alasan kemanusiaan tidak cukup untuk membenarkan keputusan membawa tahanan makan bersama di restoran.
“Ini bukan kemanusiaan, tapi keistimewaan (bagi tahanan narkotika),” kata Irvan dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11/2026).
LBH Medan menilai tindakan tersebut harus diperiksa berdasarkan kewajiban profesionalitas anggota kepolisian. Lembaga itu merujuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian.
“Setiap anggota Polri wajib menjalankan tugas secara profesional, proporsional dan prosedural. Kapolda Sumut harus copot kapolresnya dan sanksi tegas semua personel yang terlibat,” ujar Irvan.
Desakan pencopotan Kapolres Asahan tersebut merupakan tuntutan LBH Medan, bukan keputusan resmi kepolisian. Hingga Rabu (18/11/2026), belum ditemukan pengumuman hasil akhir pemeriksaan Propam maupun keputusan sanksi terhadap personel yang terlibat.
Polemik ini memperlihatkan perbedaan antara pemenuhan hak dasar tahanan dan prosedur pelaksanaan pengawalan. Setiap tahanan tetap berhak memperoleh makanan dan perlakuan manusiawi, terlepas dari dugaan tindak pidana yang sedang diproses. Namun, pemenuhan kebutuhan tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan keamanan, tanggung jawab petugas, serta ketentuan yang berlaku.
Persoalan yang perlu dijawab melalui pemeriksaan bukan apakah tahanan boleh memperoleh makanan layak, melainkan apakah keputusan membawa mereka ke restoran umum sudah sesuai prosedur. Pemeriksaan juga perlu memastikan bagaimana pengamanan dilakukan selama rombongan berada di tempat tersebut.
Sejumlah informasi masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, termasuk jumlah tahanan yang dibawa, dasar keputusan singgah di restoran, serta apakah terdapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Tanpa informasi tersebut, penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran belum dapat disimpulkan.
Hasil pemeriksaan Propam menjadi penentu tindak lanjut kasus ini. Penjelasan yang terbuka mengenai prosedur pengawalan dan hasil evaluasi diperlukan untuk memastikan hak tahanan tetap terlindungi tanpa mengabaikan standar keamanan serta pertanggungjawaban aparat.
