Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa empat pulau yang menjadi sengketa wilayah antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) resmi masuk ke dalam administrasi Sumut. Penetapan ini berdasarkan proses verifikasi dan validasi panjang oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga sejak 2008.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, menyatakan bahwa empat pulau tersebut adalah Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang. Proses penetapan ini telah melalui analisis koordinat, konfirmasi kepala daerah, serta penetapan resmi melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri).
“Proses ini sudah berlangsung lama, mulai dari tahun 2008. Tim pusat melakukan verifikasi terhadap pulau-pulau di wilayah Sumut dan Aceh. Hasilnya, empat pulau itu tercatat sebagai bagian dari Sumut berdasarkan koordinat yang valid,” ujar Safrizal dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (11/6/2025).
Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2008, Gubernur Sumut saat itu, Syamsul Arifin, telah mengirimkan surat konfirmasi mengenai status 213 pulau di provinsinya, termasuk empat pulau yang diperdebatkan. Pada saat bersamaan, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, juga mengirimkan surat terkait 260 pulau di Aceh, namun empat pulau tersebut tidak tercantum dalam daftar Aceh.
Meski demikian, Safrizal menyebutkan bahwa beberapa tahun kemudian, Aceh mengklaim empat pulau tersebut dengan mengubah nama pulau-pulau yang sebelumnya tidak sesuai dengan peta nasional, seperti Pulau Rangit Besar menjadi Mangkir Besar dan Pulau Malelo menjadi Lipan. Namun setelah dicocokkan dengan sistem GIS, koordinat pulau-pulau versi Aceh berbeda dari koordinat resmi pulau di Sumut.
Pada 2020, Kemendagri bersama Kemenko Marves, KKP, Pushidrosal, BIG, LAPAN, dan TNI AD menyelenggarakan rapat verifikasi lanjutan dan memutuskan keempat pulau tersebut sah masuk wilayah Sumut. Hasil keputusan ini dituangkan dalam Kepmendagri 2022 yang kemudian ditegaskan kembali pada April 2025.
Safrizal menyatakan bahwa pihaknya tetap terbuka terhadap masukan dan proses hukum. Bila ada putusan pengadilan yang menyatakan status keempat pulau berada di Aceh, Kemendagri akan menyesuaikan data administratif.
“Kami terbuka, jika nanti ada keputusan pengadilan yang menyatakan empat pulau itu milik Aceh, maka kami akan ubah kode wilayahnya. Karena bagaimanapun ini masih dalam wilayah NKRI,” tutupnya.