Samarinda – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa untuk Kalimantan Timur (Kaltim) Sejahtera menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Kaltim pada Rabu (11/6/2025) pukul 14.00 WITA. Aksi tersebut diisi dengan pernyataan dukungan terhadap program 100 hari kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, sekaligus membawa lima tuntutan kepada pemerintah daerah.
Koordinator lapangan aksi, Kholis, menyampaikan bahwa aliansi mahasiswa berkomitmen untuk mendukung dan mengawal pelaksanaan program unggulan Pemprov Kaltim, terutama program Gratispol, yang mencakup pembebasan biaya pendidikan dan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat.
“Pemuda, mahasiswa, dan lapisan masyarakat harus bersama-sama menyukseskan program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, terutama program Gratispol,” ujar Kholis dalam konferensi pers usai aksi.
Kholis menambahkan bahwa aksi ini bukan bentuk perlawanan atau kritik negatif, melainkan wujud kepedulian generasi muda terhadap jalannya pembangunan di daerah. Ia menekankan pentingnya partisipasi aktif pemuda dalam mengawal kebijakan yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat luas.
“Kami memberikan dukungan penuh atas 100 hari kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur. Bentuk dukungan itu kami wujudkan melalui pengawalan dan partisipasi aktif sebagai pemuda,” lanjutnya.
Perwakilan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Kaltim, Laura, menanggapi positif aksi mahasiswa tersebut dan menyampaikan bahwa program Gratispol akan segera mulai dijalankan. Ia memastikan kesiapan anggaran dan teknis pelaksanaan, khususnya untuk bidang pendidikan.
“Program Gratispol melalui Biro Kesra sudah siap dijalankan. Untuk bidang pendidikan, anggarannya juga telah disiapkan,” jelas Laura di hadapan perwakilan massa aksi.
Lima poin tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut mencakup permintaan agar Pemprov Kaltim merangkul elemen masyarakat dalam pelaksanaan program Gratispol dan Jospol, dukungan penuh terhadap kinerja gubernur dan wakil gubernur, desakan kepada Polda Kaltim untuk mengusut tuntas kasus kekerasan di Muara Kate, dorongan evaluasi kinerja pemerintah kabupaten/kota terkait masalah hukum dan lingkungan, serta ajakan kepada masyarakat untuk menilai program pemerintah berdasarkan data.
Gerakan mahasiswa ini menjadi indikator bahwa program pemerintah daerah mendapat perhatian luas dari kalangan pemuda, dan bahwa pelibatan publik dalam kebijakan publik tetap menjadi hal yang relevan dan dibutuhkan. Dukungan yang disampaikan juga menjadi cermin keinginan generasi muda agar reformasi pelayanan publik benar-benar dirasakan secara merata oleh masyarakat.