Kabar baik datang bagi karyawan di sektor padat karya. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2025 yang membebaskan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pegawai dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan. Kebijakan ini berlaku mulai 4 Februari 2025 dan bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas ekonomi nasional.
Dalam peraturan tersebut, insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) diberikan kepada pegawai di industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, serta kulit dan barang dari kulit. Pegawai yang memenuhi syarat akan menerima penghasilan bruto tanpa potongan pajak, sehingga pendapatan yang diterima utuh.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Dwi Astuti, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan upaya pemerintah dalam mempertahankan daya beli masyarakat. Selain itu, langkah ini juga sebagai respons terhadap kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1% menjadi 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025.
Untuk mendapatkan insentif ini, pegawai harus memenuhi beberapa kriteria. Pertama, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi dengan sistem administrasi perpajakan. Kedua, menerima penghasilan bruto tidak lebih dari Rp10 juta per bulan atau Rp500 ribu per hari. Ketiga, bekerja pada pemberi kerja yang memiliki kode klasifikasi lapangan usaha sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran PMK tersebut.
Pemberi kerja diwajibkan untuk membayarkan insentif PPh 21 DTP ini secara tunai kepada pegawai pada saat pembayaran penghasilan. Selain itu, mereka juga harus membuat bukti pemotongan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Dengan penghasilan yang diterima penuh tanpa potongan pajak, daya beli masyarakat di sektor padat karya diharapkan meningkat. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi global.
Bagi pegawai dan pemberi kerja di sektor-sektor terkait, penting untuk memahami dan memanfaatkan insentif ini dengan baik. Sosialisasi dan pemahaman yang tepat mengenai ketentuan dalam PMK Nomor 10 Tahun 2025 akan memastikan bahwa kebijakan ini dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat.
,