Close Menu
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Ijazah Palsu Dijual Rp400 Ribu hingga Rp70 Juta

Harga BBM Malaysia Turun, RON95 Tetap Rp8 Ribuan

Pembalut Kena PPN, Perempuan Gugat Aturan ke MK

Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp
Selasa, 17 November 2026
  • Advertorial
  • Rilis Berita
Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp YouTube
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel
WhatsApp Channel
Onews.idOnews.id

PKB Kritik Putusan MK, Pemisahan Pemilu Dinilai Pemborosan

Jazilul Fawaid menyebut pemilu terpisah menambah beban biaya dan tidak selaras semangat efisiensi pemerintah.
ErickaEricka4 Juli 2025 Politik
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid dalam diskusi yang digelar PKB di Gedung DPR RI
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid dalam diskusi yang digelar PKB di Gedung DPR RI (.inet)
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp Email

Jakarta – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR RI, Jazilul Fawaid, menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal justru menambah beban biaya negara. Ia menilai kebijakan ini tidak sejalan dengan semangat efisiensi yang saat ini digalakkan pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan Jazilul dalam diskusi politik yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Jumat (4/7/2025). Ia mengibaratkan pelaksanaan dua kali pemilu serentak seperti menggelar dua resepsi pernikahan dalam sehari—membutuhkan lebih banyak biaya logistik, tenaga kerja, hingga saksi di lapangan.

“Kalau pemilu dilakukan dua kali, artinya ibarat mantenan itu ada jam pagi dan jam sore. Maka konsumsinya, penyelenggaranya, saksinya juga harus disiapkan dua kali. Ini menambah biaya,” kata Jazilul.

Sebagai respons, Jazilul mendorong agar revisi Undang-Undang Pemilu segera dilakukan secara menyeluruh untuk mencari solusi atas dampak putusan tersebut. Menurutnya, revisi ini lebih realistis ketimbang menerbitkan regulasi baru seperti omnibus law yang prosesnya jauh lebih kompleks.

Baca Juga:
  • 3 Desa Jadi Sorotan KPU, PSU Tasikmalaya Uji Logistik
  • Presiden Jokowi Bocorkan Isu Myanmar di KTT ASEAN
  • MK Hadapi 275 Gugatan Pilkada 2024, Diminta Bijak Putuskan
  • Perindo Kabupaten Mojokerto Daftar Bacaleg Multigenerasi

“Menurut saya, revisi UU Pemilu harus segera dibahas bersama pemerintah dan fraksi-fraksi DPR. Tidak perlu lewat omnibus law, yang penting komprehensif,” jelasnya.

Putusan MK yang menjadi sorotan ini adalah Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, yang mengatur agar pelaksanaan pemilu nasional dipisahkan dari pemilu lokal dengan jeda waktu minimal dua tahun dan maksimal dua tahun enam bulan setelah pelantikan pejabat hasil pemilu nasional.

Putusan tersebut mengabulkan sebagian permohonan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati dan Irmalidarti. MK menyatakan bahwa Pasal 167 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai sebagai pemisahan antara pemilu nasional dan lokal.

Artikel Terkait:
  • Prabowo Instruksikan Hukuman Berat untuk Oknum Brimob Penabrak Ojol
  • Alek PKS Kaltim Kritik Kebijakan Pemerintah Impor Beras
  • Pemerintah Bentuk Timsus Razia Pesantren Ilegal di Jawa Barat
  • Digitalisasi Pendidikan dan Infrastruktur Jadi Sorotan Utama

Sementara itu, banyak pihak menilai keputusan ini bisa menimbulkan tumpang tindih kebijakan serta menambah biaya penyelenggaraan yang tidak sedikit. Kritik terhadap putusan MK juga datang dari kalangan akademisi, praktisi hukum, dan fraksi partai lainnya yang mempertanyakan konsistensi MK dengan putusan sebelumnya soal pemilu serentak.

Isu ini diperkirakan akan menjadi fokus utama dalam revisi UU Pemilu ke depan serta menjadi agenda penting dalam dinamika politik nasional menjelang Pemilu 2029.

Jangan Lewatkan:
  • PKS Resmi Dukung Pasangan Anies -Muhaimin di Pilpres 2024
  • Kemlu Cari Lokasi Alternatif Pulau Galang untuk Warga Gaza
  • Debat Pilgub Kaltim 2024: Rudy Pertegas Usulan Pendidikan dan Makan Gratis
  • Koalisi Besar Terbentuk, Seno Aji: Makin Kuat, Rakyat Makin Percaya Probowo
DPR RI Pemisahan Pemilu PKB Jazilul Fawaid Putusan MK UU Pemilu
Share. Facebook Pinterest LinkedIn WhatsApp Telegram Email
Previous ArticleKomisi III DPR Soroti Putusan MK Soal Pemilu Terpisah
Next Article Menemukan Celah Kebaruan Riset di Jantung Komunitas Pesantren

Informasi lainnya

Jika Gibran Didiskualifikasi, Siapa Pengganti Wapres?

1 Oktober 2026

Dana Pendidikan Dikorupsi, Sitaan Korupsi untuk Pendidikan Gratis. Aneh!

22 September 2026

Mengenang Rachmat Gobel, Putra Bangsa yang Mendedikasikan Hidup bagi Industri dan Negeri

10 Juli 2026

Batal Jadi Ibu Kota? MK Tegaskan IKN Belum Gantikan Jakarta

15 Mei 2026

Ironi LCC Kalbar: Jawaban Sama, Nilai Beda

12 Mei 2026

Presma UINSI Kritik Renovasi Rujab Rp25 Miliar

12 April 2026
Paling Sering Dibaca

Sekolah Bukan Mesin Hafalan

Editorial Udex Mundzir

Vasektomi Bukan Jawaban Kemiskinan

Perspektif Udex Mundzir

Polres Sampang Kecolongan

Editorial Udex Mundzir

XL dan Smartfren Merger, Siapa Pimpinan Baru XLSmart?

Techno Silva

Untuk Apa Kenaikan UMP 6,5% Itu?

Editorial Udex Mundzir
Berita Lainnya
Lingkungan
Alfi Salamah21 Agustus 2026

Karhutla Kalimantan, Benarkah Ada yang Sengaja Membakar?

Pembalut Kena PPN, Perempuan Gugat Aturan ke MK

Jejak Pemilik PT IWIP dan Keterkaitannya dengan IMIP Morowali

Lari Rutin Tapi Berat Badan Naik? Ini Penyebabnya!

Waktu Pencernaan Makanan, Kenali Sebelum Mengatur Pola Makan

  • Facebook 920K
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
Perlengkapan Pramuka Lengkap Alat Tulis Sekolah Murah Mic Wireless Untuk Masjid
“Landing

☪   JADWAL SALAT

Mendeteksi lokasi...

Memuat tanggal...

⌖  Menyiapkan lokasi
Memuat jadwal salat...
SALAT BERIKUTNYA —
Menunggu jadwal...
Metode Kemenag RI

© 2021 - 2026 Onews.id by Dexpert, Inc.
PT Opsi Nota Ideal
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Kontak

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

boscuan303 boscuan303 rtp boscuan303 slot mpo slot gacor https://kkyt.edu.my/hubungi-kami/ https://kkyt.edu.my/faq/ https://kkyt.edu.my/peta-laman/ mpo slot https://mk-gracia.ru/kompaniya/ boscuan303 boscuan303 boscuan303 boscuan303 slot resmi