Jakarta – Pernyataan anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Galih Kartasasmita, yang mengusulkan legalisasi judi sebagai sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menuai kritik keras dari publik. Galih yang diketahui sebagai adik dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita itu dianggap mencederai nilai budaya dan moral bangsa.
Pernyataan tersebut disampaikan Galih dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada Kamis (8/5/2025). Dalam forum itu, Galih menyoroti bahwa negara-negara seperti Uni Emirat Arab (UEA) dan Thailand mulai mempertimbangkan kasino sebagai alternatif pemasukan negara.
“Maksud saya, UEA kemarin sudah mulai menjalankan kasino, itu bisa jadi opsi out of the box bagi kementerian dan lembaga kita,” ujar Galih saat itu.
Namun, pernyataan itu langsung memantik reaksi keras dari masyarakat, khususnya warganet di media sosial. Salah satu akun, @SahabathtJ, secara sarkastik mendoakan agar Galih mendapat azab dari Tuhan atas usulan tersebut.
Akun lain, @JendralKepitin9, menilai wacana legalisasi judi bertentangan dengan kultur dan nilai leluhur bangsa Indonesia. Ia juga mengkritik anggota DPR yang membuat usulan kontroversial di tengah situasi negara yang sedang menghadapi berbagai tantangan.
“Usulan seperti ini hanya akan membuat gaduh. Sudah negara dalam keadaan sulit, malah mengusulkan sesuatu yang merusak moral Pancasila,” cuitnya.
Kekhawatiran lebih besar disampaikan oleh akun @DenasIdn1 yang menyebut bahwa jika wacana ini disetujui, bukan tidak mungkin legalisasi prostitusi juga akan diajukan sebagai upaya menambah pemasukan negara.
Sebelumnya, Komisi XI DPR memang tengah mengkaji objek baru PNBP, termasuk dari sektor pariwisata dan sumber daya alam nonmigas. Dalam konteks tersebut, Galih menyampaikan bahwa legalisasi kasino dapat menjadi sumber pendapatan tambahan seperti yang dilakukan negara lain.
Meski demikian, banyak pihak menilai bahwa langkah ini sangat berisiko secara sosial dan budaya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahkan sudah menyerukan agar DPR dan pemerintah tidak mengambil jalan pintas untuk mencari pemasukan negara melalui judi yang dilarang oleh ajaran agama dan norma masyarakat.
Munculnya usulan ini juga menjadi sorotan karena disampaikan oleh anggota DPR dari partai besar yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan kebijakan fiskal nasional.
Reaksi keras publik terhadap Galih menunjukkan bahwa wacana legalisasi perjudian masih sangat sensitif di tengah masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai moral dan agama.