Bogor – “Uang rakyat itu seperti air di wadah bocor,” menjadi gambaran yang tersirat dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat mengungkapkan keberhasilan pemerintahannya menghemat ratusan triliun rupiah dari anggaran negara melalui kebijakan efisiensi yang ketat.
Dalam pernyataannya, Prabowo menyebut pemerintah telah mengamankan sekitar Rp308 triliun dari belanja negara setelah melakukan pemangkasan pada berbagai pos pengeluaran.
Pernyataan itu disampaikan dalam forum diskusi bersama jurnalis senior dan pengamat di Hambalang, Jawa Barat, pada Jumat (20/03/2026). Ia menilai langkah tersebut penting untuk menutup celah pemborosan yang berpotensi mengarah pada praktik korupsi, sekaligus memperbaiki tata kelola fiskal nasional.
“Waktu pertama melakukan efisiensi, kita menghemat Rp 308 triliun dari pemerintah pusat. Dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan. Keyakinan saya, itu semua Rp 308 triliun ini jika tidak dipotong, ini ke arah korupsi,” ujar Prabowo.
Ia juga mengaitkan kebijakan efisiensi ini dengan indikator ekonomi Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yang mencerminkan tingkat efisiensi investasi suatu negara. Menurutnya, angka ICOR Indonesia masih berada di kisaran 6,5, lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia yang berada di angka 4, serta Vietnam sekitar 3,6.
Tingginya ICOR menandakan bahwa Indonesia membutuhkan modal lebih besar untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sama, sehingga efisiensi menjadi kebutuhan mendesak.
Dalam konteks tersebut, Prabowo memperkirakan adanya ketidakefisienan hingga sekitar 30 persen dari total anggaran negara yang mendekati Rp3.700 triliun. Jika dikonversikan, nilai inefisiensi tersebut setara dengan sekitar US$75 miliar. Kondisi ini dinilai sebagai indikator perlunya reformasi belanja negara agar lebih tepat sasaran dan produktif.
Selain itu, pemerintah disebut telah memangkas sejumlah pengeluaran yang dianggap tidak prioritas, seperti kegiatan seremonial, pembelian alat tulis kantor, hingga rapat dan seminar yang dinilai tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Prabowo juga menyoroti kebiasaan pengadaan barang tahunan, termasuk perangkat teknologi, yang dinilai tidak efisien jika tidak didasarkan pada kebutuhan riil.
Langkah efisiensi ini, lanjutnya, masih berada pada tahap awal dan berpotensi terus diperluas. Ia melihat masih banyak ruang untuk melakukan penghematan, khususnya pada belanja rutin yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Dalam menghadapi tantangan ekonomi global, Prabowo turut menyinggung strategi yang diterapkan sejumlah negara lain, seperti pengurangan hari kerja hingga penerapan sistem kerja dari rumah (WFH). Menurutnya, pendekatan tersebut dapat menjadi alternatif untuk menekan biaya operasional tanpa mengurangi produktivitas secara signifikan.
Dengan kebijakan efisiensi ini, pemerintah berharap anggaran negara dapat digunakan lebih optimal untuk program-program prioritas, termasuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.