Jakarta – Wacana koalisi permanen yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai upaya untuk memperkuat barisan partai pendukungnya sekaligus membatasi ruang gerak PDI Perjuangan (PDIP) agar sulit bergabung ke pemerintahan.
Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menyatakan bahwa langkah ini menjadi sinyal kuat Prabowo untuk menjaga soliditas Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus selama lima tahun ke depan. Ia melihat koalisi permanen ini sebagai strategi politik jangka panjang Prabowo untuk mengamankan kekuatan hingga Pemilu 2029.
“Ide koalisi permanen ini hadir untuk memperkokoh kesatuan partai-partai KIM Plus. Ini juga memberi sinyal bahwa peluang PDIP untuk bergabung ke pemerintahan semakin kecil,” ujar Efriza kepada wartawan pada Minggu (16/02/2025).
Ia menambahkan bahwa dengan mayoritas kekuatan yang dimiliki KIM Plus saat ini, PDIP tampaknya hanya akan menjadi kekuatan dari luar pemerintahan. “Kecuali PDIP hanya mendukung dari luar, karena suara PDIP sekarang tidak sebesar gabungan KIM Plus,” tambah Efriza.
Menurutnya, koalisi permanen juga menjadi pagar pengaman agar partai-partai dalam KIM Plus tetap solid hingga Pemilu Serentak 2029. Dengan begitu, dukungan bagi Prabowo untuk melanjutkan kekuasaan di periode berikutnya lebih terjamin.
“Ada sinyal kuat bahwa ini sebagai pagar agar partai anggota KIM Plus tetap solid hingga 2029 untuk kembali mendukung Prabowo,” kata Efriza.
Ia mengaitkan wacana ini dengan pernyataan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang telah lebih dulu menyatakan dukungan terhadap Prabowo untuk maju di Pilpres 2029. Hal ini, menurut Efriza, memperkuat dugaan bahwa Prabowo sudah mulai merancang strategi politik jangka panjang.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, membenarkan adanya tawaran koalisi permanen yang disampaikan Prabowo dalam pertemuan Silaturahmi Kebangsaan KIM Plus di Hambalang, Jawa Barat, Jumat (14/02/2025).
“Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan. Tentu PKB menyambut baik gagasan ini untuk mempercepat pembangunan,” ujar Cak Imin kepada awak media.
Muhaimin menegaskan, partainya mendukung penuh gagasan tersebut karena sejalan dengan cita-cita PKB untuk menjaga stabilitas politik dan mempercepat pembangunan nasional.
Sementara itu, di tengah isu koalisi permanen, Prabowo juga telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446H/2025.
Keppres ini mengatur bahwa biaya haji bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan Nilai Manfaat, dengan harapan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada jemaah haji Indonesia.
Langkah politik Prabowo ini dinilai sebagian pihak sebagai cara untuk mengukuhkan pengaruhnya, baik di lingkup koalisi maupun dalam mengatur kebijakan strategis pemerintahan.
Dengan koalisi permanen, Prabowo seolah ingin menegaskan bahwa kekuatan politik KIM Plus tidak mudah digoyahkan dan siap mendukungnya hingga Pemilu 2029.
Di sisi lain, peluang PDIP untuk masuk ke lingkaran pemerintahan dinilai semakin kecil. Partai berlambang banteng itu diperkirakan hanya bisa bersikap mendukung dari luar, tanpa peran signifikan di dalam kabinet.
Dengan dinamika politik yang semakin menghangat ini, publik akan terus mencermati bagaimana peta koalisi pemerintahan berkembang dalam beberapa tahun mendatang.