Tasikmalaya – Pangkalan Pesantren Pramuka Khalifa di Cisayong, Tasikmalaya, menggelar Musyawarah Gugus Depan (Mugus) yang ketiga pada Kamis, (6/8/2026).
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas pergantian pengurus; Mugus kali ini secara tegas didesain untuk menyelaraskan diri dengan pergeseran struktural yang baru saja diputuskan di tingkat pusat melalui Surat Keputusan (SK) Kwartir Nasional Nomor 05 Tahun 2026.
Ketika sebuah regulasi makro diubah, tantangan terbesarnya selalu berada pada bagaimana roda gigi di tingkat mikro merespons perubahan tersebut. Jukran yang baru ditetapkan pada 13 Juli 2026 oleh Ketua Kwarnas, Komjen Pol. (Purn) Drs. Budi Waseso, merombak cara pangkalan beroperasi—menghapus dualisme administrasi menjadi prinsip Satu Pangkalan, Satu Gudep, serta menetapkan aturan keseimbangan gender dalam tampuk pimpinan.
Kwarnas memang memberikan waktu transisi selama satu tahun, namun dinamika musyawarah di Pesantren Khalifa memperlihatkan penyesuaian yang langsung dieksekusi pada hari itu juga.
Dalam Mugus tersebut, mekanisme musyawarah secara aklamasi menetapkan Alfi Salamah (putri) sebagai Ketua Gugus Depan yang baru, berdampingan dengan Adi Dzu Husni Fauzi (putra) sebagai Wakil Ketua. Formasi silang-gender (cross-gender) ini adalah terjemahan langsung dari SK Kwarnas yang baru. Keduanya langsung dilantik setelah musyawarah selesai.
Selain itu, regenerasi kepemimpinan operasional juga dilakukan dengan melantik perangkat Racana. Aditya Musthofa resmi menjabat sebagai Ketua Racana Putra, dan Lisda Lisdiawati sebagai Ketua Racana Putri. Melalui pelantikan ini, pangkalan menunjukkan bahwa meski tata kelola administrasi yang dulunya dua Gudep kini dilebur menjadi satu kesatuan amanat pusat, roda pembinaan di lapangan tetap berdiri kokoh pada prinsip Satuan Terpisah.
Namun, pergeseran struktur di atas kertas tidak berarti banyak jika mesin manusia di lapangan kehilangan fokusnya. Di sinilah aspek pragmatis dari organisasi mengambil alih. Hal tersebut ditekankan oleh Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan (Kamabigus) Pesantren Pramuka Khalifa, Lina Marlina.
Dalam sambutannya meresmikan kepengurusan masa bakti 2026–2027—sebuah periode di mana mereka tampak masih berada dalam penyesuaian transisi sebelum sepenuhnya beralih ke masa bakti baku dua tahunan sesuai standar baru—Lina tidak berbicara panjang lebar soal restrukturisasi birokrasi.
Ia langsung mengarahkan pandangan para pengurus baru ke hal-hal fundamental.
Ia meminta agar pangkalan memiliki program kegiatan yang realistis dan fokus pada penyelesaian Syarat Kecakapan Umum (SKU).
“Untuk yang dasar-dasar seperti Morse dan lain-lain, saya harapkan sudah hapal,” tegasnya. Target akhirnya jelas: mendorong lebih banyak anggota mencapai tingkatan Pramuka Garuda.
Apa yang terjadi di Cisayong hari ini adalah potret bagaimana sebuah sistem yang besar memperbarui dirinya. Regulasi dari Jakarta telah memberikan kerangka kerja baru yang menyatukan administrasi dan menyeimbangkan komposisi gender pemimpinnya.
Di saat yang sama, instruksi dari Kamabigus di tingkat lokal memastikan bahwa para anggota tetap berpijak pada kecakapan dasar kepramukaan. Keduanya, desain struktural baru dan keterampilan praktis di lapangan, kini dituntut untuk berjalan beriringan.