Anggaran pendidikan kembali dipertanyakan setelah muncul kritik tajam terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai menyedot dana sektor pendidikan. Kebijakan ini awalnya digadang sebagai solusi gizi nasional. Namun dalam implementasinya, memunculkan dilema serius dalam prioritas pembangunan.
Program MBG menjadi salah satu agenda besar pemerintahan Prabowo Subianto. Dengan skala nasional, program ini membutuhkan anggaran yang sangat besar. Sebagian diambil dari pos yang selama ini dikenal sebagai anggaran pendidikan.
Secara formal, Indonesia memang mengalokasikan minimal 20 persen APBN untuk pendidikan. Angka ini kerap dijadikan indikator komitmen negara. Tetapi di balik angka besar itu, komposisi penggunaannya menjadi persoalan krusial.
MBG masuk dalam kategori belanja yang diklaim mendukung pendidikan. Alasannya sederhana. Gizi dianggap sebagai fondasi kemampuan belajar. Namun pendekatan ini menuai kritik karena dianggap terlalu luas dan berpotensi mengaburkan makna pendidikan itu sendiri.
Ketika dana pendidikan digunakan untuk program makan, muncul pertanyaan mendasar. Apakah ini benar-benar investasi pendidikan, atau sekadar kebijakan sosial yang ditempatkan di pos anggaran yang “aman”?
Realitas di lapangan menunjukkan tantangan pendidikan Indonesia masih sangat besar. Kualitas guru belum merata. Infrastruktur sekolah di daerah tertinggal masih minim. Akses terhadap teknologi pendidikan juga belum inklusif.
Dalam kondisi seperti itu, pengalihan anggaran ke MBG berpotensi memperlambat perbaikan fundamental. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran justru terserap ke program konsumsi jangka pendek.
Dari sisi ekonomi, kebijakan ini juga memunculkan risiko inefisiensi. Program makan gratis bersifat berulang dan membutuhkan biaya operasional tinggi. Sementara dampak jangka panjangnya terhadap kualitas pendidikan belum teruji secara komprehensif.
Di sisi lain, suara publik mulai menunjukkan resistensi. Pada peringatan Hari Buruh Internasional, 1 Mei lalu, kelompok buruh secara terbuka menyampaikan kritik terhadap MBG. Mereka menilai program ini tidak memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan pekerja.
Bahkan dalam sebuah momen interaksi langsung, ketika Prabowo Subianto menanyakan manfaat MBG, jawaban yang muncul dari massa buruh cukup tegas. Mereka menjawab serentak bahwa program tersebut tidak bermanfaat.
Pernyataan ini tidak bisa dianggap remeh. Buruh adalah kelompok yang merasakan langsung tekanan ekonomi. Jika mereka menilai program ini tidak relevan, maka ada kemungkinan kebijakan tersebut tidak tepat sasaran.
Dari perspektif sosial, MBG memang memiliki niat baik. Masalah gizi di Indonesia masih nyata. Stunting dan kekurangan nutrisi masih menjadi isu serius di berbagai daerah.
Namun, solusi terhadap masalah gizi tidak harus selalu melalui program makan gratis berskala nasional. Pendekatan yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan lokal bisa lebih efektif dan efisien.
Dalam konteks politik, MBG juga tidak bisa dilepaskan dari nuansa populisme. Program ini mudah dipahami publik. Memberikan manfaat langsung. Dan memiliki daya tarik elektoral yang kuat.
Tetapi kebijakan publik tidak boleh hanya didasarkan pada popularitas. Harus ada keseimbangan antara manfaat jangka pendek dan dampak jangka panjang.
Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Hasilnya tidak instan. Tetapi dampaknya menentukan masa depan bangsa. Ketika anggaran pendidikan tergerus, maka risiko yang muncul bukan hanya hari ini, tetapi juga puluhan tahun ke depan.
Dari sisi hukum dan tata kelola, transparansi menjadi kunci. Pemerintah harus menjelaskan secara rinci bagaimana MBG masuk dalam pos pendidikan. Apa indikator keberhasilannya. Dan bagaimana evaluasinya dilakukan.
Tanpa transparansi, publik akan sulit menilai efektivitas program. Bahkan bisa menimbulkan kecurigaan bahwa anggaran pendidikan digunakan untuk kepentingan lain.
Solusi yang bisa dipertimbangkan adalah pemisahan yang jelas antara anggaran pendidikan dan program sosial. MBG seharusnya ditempatkan dalam pos perlindungan sosial atau kesehatan, bukan pendidikan.
Dengan demikian, anggaran pendidikan bisa difokuskan kembali pada peningkatan kualitas pembelajaran. Mulai dari pelatihan guru, pengembangan kurikulum, hingga pembangunan infrastruktur pendidikan.
Selain itu, evaluasi berbasis data harus diperkuat. Pemerintah perlu mengukur secara objektif dampak MBG terhadap kemampuan belajar siswa. Jika tidak signifikan, maka perlu dilakukan penyesuaian kebijakan.
Partisipasi publik juga penting. Suara buruh pada 1 Mei harus menjadi refleksi. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mendengar. Bukan hanya yang dirancang dari atas.
Dari perspektif budaya, pendidikan bukan sekadar soal sekolah. Tetapi juga tentang pembentukan karakter dan kemampuan berpikir kritis. Ini tidak bisa digantikan oleh program konsumsi.
Jika anggaran pendidikan terus tergerus oleh program non-akademik, maka kualitas generasi mendatang bisa terancam. Indonesia berisiko kehilangan momentum untuk meningkatkan daya saing global.
Dalam jangka panjang, ini bisa berdampak pada ekonomi nasional. Produktivitas tenaga kerja akan stagnan. Inovasi akan tertinggal. Dan ketergantungan pada sumber daya alam akan terus berlanjut.
Karena itu, penting untuk menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. Bukan sekadar dalam angka anggaran, tetapi juga dalam kualitas penggunaannya.
Kesimpulannya, kritik terhadap MBG bukan berarti menolak pentingnya gizi. Tetapi menuntut ketepatan kebijakan. Anggaran pendidikan harus digunakan untuk memperkuat pendidikan itu sendiri.
Jika tidak, maka komitmen 20 persen anggaran pendidikan hanya akan menjadi angka tanpa makna. Sementara kualitas manusia Indonesia tetap berjalan di tempat.