Depok – Pemerintah memperpanjang masa penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah kelompok produk hingga 17 Oktober 2028. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut ketergantungan terhadap bahan baku impor menjadi salah satu kendala yang harus diselesaikan agar industri mampu memenuhi kewajiban tersebut.
Perpanjangan itu diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2026 yang mengubah PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Kebijakan ini berlaku bagi kategori tertentu, termasuk produk makanan dan minuman usaha mikro dan kecil (UMK), kosmetik, suplemen kesehatan, serta sejumlah barang gunaan. Sementara itu, kewajiban sertifikasi halal makanan dan minuman bagi usaha menengah dan besar tetap berlaku sejak 18 Oktober 2024.
Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Emmy Suryandari, mengatakan tambahan waktu tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan persoalan kesiapan industri, terutama infrastruktur pemeriksaan dan ketertelusuran bahan baku.
“Saya pikir dua tahun itu cukup,” kata Emmy saat memberikan kuliah umum dalam rangkaian UI Halal Expo 2026 di Universitas Indonesia, Depok, Kamis (19/11/2026).
Menurut Emmy, sebagian industri sebenarnya telah mempersiapkan sertifikasi halal. Namun, pelaksanaan kewajiban tersebut tidak hanya bergantung pada kesiapan perusahaan menghasilkan produk, melainkan juga kemampuan membuktikan status seluruh bahan yang digunakan sepanjang proses produksi.
Persoalan menjadi lebih rumit ketika bahan baku diperoleh dari pemasok luar negeri. Perusahaan harus memastikan asal-usul bahan, proses pengolahan, serta dokumen pendukung yang membuktikan kesesuaiannya dengan ketentuan halal.
Kondisi tersebut terutama dihadapi industri farmasi yang masih bergantung pada pasokan internasional. Emmy menyebut hampir 90 persen bahan baku industri farmasi Indonesia berasal dari impor.
“Karena memang akan ada kesulitan saat kita harus men-tracing sekian langkah ke belakang bahan baku itu asalnya dari mana,” ujarnya.
Ketergantungan impor menimbulkan persoalan karena produsen dalam negeri tidak selalu memiliki akses langsung terhadap seluruh informasi rantai pasok. Bahan yang dibeli dari satu perusahaan dapat berasal dari proses produksi dan pemasok lain sebelum akhirnya digunakan oleh industri Indonesia.
Dalam proses sertifikasi halal, informasi mengenai bahan tidak cukup hanya berdasarkan nama dagang atau negara asal. Produsen perlu memiliki bukti mengenai komposisi, bahan penolong, serta tahapan pengolahan yang relevan terhadap penilaian kehalalan produk.
Keterbatasan dokumen dari pemasok dapat memperpanjang proses pemeriksaan. Perusahaan mungkin harus meminta keterangan tambahan, mencari bahan pengganti, atau menyesuaikan pengadaan agar bahan yang digunakan memenuhi persyaratan.
Karena itu, perpanjangan masa penahapan hingga 2028 tidak semestinya dipahami sebagai pembebasan kewajiban sertifikasi halal. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan bagi kelompok usaha yang tercakup untuk menyiapkan sistem produksi dan pembuktian kehalalan sebelum tenggat berakhir.
Berdasarkan penjelasan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), penyesuaian mencakup makanan, minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan dari usaha mikro dan kecil. Masa penahapannya berlangsung hingga 17 Oktober 2028.
Perpanjangan juga diberikan kepada kelompok obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan tertentu. Kategori barang tersebut mencakup antara lain perlengkapan rumah tangga, alat tulis, perlengkapan kantor, dan alat kesehatan kelas risiko A.
Untuk makanan, minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan yang berasal dari luar negeri, penyesuaian ketentuan mempertimbangkan penyelesaian kerja sama pengakuan sertifikat halal antarnegara.
Pengaturan ini penting bagi kegiatan perdagangan karena sertifikat yang diterbitkan lembaga halal luar negeri membutuhkan mekanisme pengakuan sesuai ketentuan Indonesia. Tanpa kesesuaian dokumen dan pengakuan kelembagaan, pelaku usaha dapat menghadapi hambatan dalam memenuhi persyaratan produk impor.
Pemerintah juga perlu memperhatikan perbedaan kapasitas antara perusahaan besar dan pelaku usaha kecil. Industri berskala besar umumnya memiliki sumber daya lebih luas untuk melakukan pengawasan pemasok, sedangkan usaha kecil dapat menghadapi keterbatasan biaya, pengetahuan teknis, dan akses pendampingan.
Perbedaan tersebut menjadi alasan pentingnya penerapan kewajiban secara bertahap. Namun, pelaku usaha tetap perlu memastikan kategori produk dan skala usahanya benar-benar termasuk dalam kelompok yang memperoleh perpanjangan.
Emmy menegaskan pemerintah harus menjaga keseimbangan antara pelaksanaan regulasi dan kemampuan industri. Penerapan kewajiban halal perlu dilakukan tanpa menimbulkan gangguan yang tidak perlu terhadap proses produksi maupun ketersediaan barang.
“Kalau industri memang belum siap, tentu tugas pemerintah, tugas Kementerian Perindustrian kita mengkomunikasikan dan mencari jalan keluarnya,” kata Emmy.
Dengan tenggat yang telah ditetapkan hingga Oktober 2028, perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada penambahan waktu. Penguatan fasilitas pemeriksaan, pendampingan sertifikasi, kerja sama dengan lembaga halal luar negeri, dan perbaikan penelusuran bahan baku menjadi pekerjaan yang menentukan kesiapan industri.
Bagi pelaku usaha yang memperoleh perpanjangan, waktu tambahan tersebut dapat digunakan untuk memeriksa dokumen pemasok dan memastikan seluruh proses produksi memenuhi persyaratan. Sementara itu, perusahaan yang kewajibannya sudah berlaku tetap harus mematuhi jadwal sertifikasi sesuai ketentuan.
