Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 202 Tahun 2024 tentang pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Langkah ini menjadi implementasi dari amanat Pasal 15 ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
DPN ditetapkan sebagai lembaga non-struktural dengan tugas strategis untuk memberikan pertimbangan dan solusi kebijakan terkait kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa.
Dalam dokumen resmi yang dirilis Kementerian Sekretariat Negara, DPN juga bertugas menyusun kebijakan terpadu di bidang pertahanan negara sebagai pedoman bagi kementerian, lembaga, dan masyarakat.
Selain itu, DPN memiliki tanggung jawab menyusun kebijakan terkait pengerahan komponen pertahanan dalam mobilisasi dan demobilisasi. Fungsi lainnya meliputi penilaian risiko kebijakan pertahanan serta perumusan solusi strategis yang mencakup aspek geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.
Dalam struktur organisasi, Presiden menjabat sebagai Ketua DPN dengan dibantu oleh Ketua Harian yang dipegang oleh Menteri Pertahanan dan Sekretaris yang dijabat oleh Wakil Menteri Pertahanan.
Anggota tetap mencakup Wakil Presiden, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, dan pejabat terkait lainnya. Sedangkan anggota tidak tetap berasal dari instansi pemerintah atau non-pemerintah, sesuai dengan isu strategis yang dihadapi.
Pelaksanaan tugas DPN didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan melalui Kementerian Pertahanan. Perpres ini juga mengatur pengalihan pendanaan, sumber daya manusia, dan dokumen dari Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ke Kementerian Pertahanan dalam waktu enam bulan setelah Perpres berlaku.
“Dengan adanya DPN, kami berharap dapat menciptakan kebijakan pertahanan yang lebih terintegrasi dan tepat sasaran,” ungkap Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam pelantikan jajaran DPN di Istana Negara.
Selain itu, DPN bertugas merumuskan kebijakan terpadu untuk menyelaraskan program prioritas di bidang pertahanan. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait menjadi pendekatan utama dalam mendukung tugas ini. Fokus utamanya meliputi kesiapan menghadapi ancaman global, penguatan geostrategi, hingga pembaharuan sistem pertahanan negara.
Dengan diterbitkannya Perpres ini, Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional resmi dicabut. Perpres 202/2024 telah diundangkan pada 14 Desember 2024, menandai babak baru dalam pengelolaan pertahanan negara yang lebih modern dan adaptif terhadap dinamika global.