Jakarta – Dunia maya Indonesia kembali dikejutkan dengan keberadaan grup Facebook bernama “Fantasi Sedarah” yang memuat konten seksual menyimpang melibatkan keluarga kandung, termasuk anak di bawah umur. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Kepolisian langsung bertindak dengan memblokir akses dan menyelidiki grup tersebut.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, mengatakan langkah tegas ini dilakukan untuk melindungi anak-anak dari paparan konten berbahaya. Pemblokiran itu disebut sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak.
“Grup ini tergolong penyebaran paham yang bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat,” ujar Alexander di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Jumat (16/5/2025).
Ia menegaskan bahwa konten dalam grup tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak. Grup tersebut dilaporkan memuat cerita fantasi dewasa yang ditujukan kepada anggota keluarga, termasuk kepada anak-anak.
Sementara itu, Kepolisian Daerah Metro Jaya juga bergerak cepat. Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak menyatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Direktorat Siber untuk menyelidiki akun serta anggota grup Facebook tersebut.
“Direktorat Siber Polda Metro Jaya akan menyelidiki dan mendalami tentang akun Facebook tersebut,” ujarnya saat ditemui di Jakarta.
Grup dengan nama serupa ini ramai dibicarakan di media sosial X, setelah sejumlah warganet mengecam keberadaan ribuan anggota yang membagikan cerita seksual terhadap keluarganya sendiri.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendesak aparat segera menangkap pengelola dan anggota grup tersebut. Ia menilai isi grup tersebut sangat menjijikkan dan berpotensi menimbulkan korban.
“Ini sangat menjijikkan. Karenanya saya minta polisi dan Komdigi telusuri dan tindak para pengelola maupun anggota grup kotor tersebut,” tegas Sahroni.
Upaya Komdigi dan aparat hukum ini sekaligus menjadi pengingat bahwa ruang digital harus dijaga dari konten merusak moral dan keamanan anak-anak. Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menciptakan ruang digital yang aman dan sehat, sesuai prinsip perlindungan anak.