Close Menu
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

MPR Bentuk Tiga Tim Verifikasi Calon Wapres Pengganti Gibran

Green SM Bike Tutup Setelah Dua Bulan, Nasib Pengemudi Jadi Perhatian

Hari Ikan Nasional 2026, Konsumsi Ikan Capai 26,08 Kg per Orang

Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp
Minggu, 22 November 2026
  • Advertorial
  • Rilis Berita
Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp YouTube
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel
WhatsApp Channel
Onews.idOnews.id

Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun dalam Kasus Chromebook

Majelis hakim menyatakan mantan Mendikbudristek terbukti bersalah dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook dan CDM.
Lisda LisdiawatiLisda Lisdiawati30 Juni 2026 Hukum
Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun dalam Kasus Chromebook
Nadiem Makarim (.inet)
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp Email

Jakarta – Sidang pembacaan putusan perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat berakhir dengan vonis 10 tahun penjara terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, Selasa (30/6/2026). Putusan itu menjadi babak penting dalam salah satu perkara korupsi yang berkaitan dengan pengadaan teknologi pendidikan nasional.

Majelis hakim menyatakan Nadiem terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider. Selain pidana penjara selama 10 tahun, terdakwa juga dijatuhi denda Rp1 miliar dengan ketentuan subsider 190 hari kurungan serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp809 miliar. Jika uang pengganti tidak dibayarkan, harta kekayaannya akan dirampas dan dilelang. Apabila nilai harta tidak mencukupi, hukuman tersebut diganti dengan pidana kurungan selama lima tahun.

Ketua majelis hakim Purwanto S. Abdullah menyatakan dakwaan primer yang diajukan jaksa penuntut umum tidak terbukti. Namun, majelis berpendapat unsur-unsur dalam dakwaan subsider terpenuhi sehingga Nadiem dinyatakan melanggar ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 604 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun,” ujar Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (30/6/26).

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai terdapat sejumlah keadaan yang memberatkan hukuman. Perbuatan terdakwa dinilai bertentangan dengan komitmen pemberantasan korupsi, dilakukan secara terencana, terstruktur, dan sistematis, serta mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar. Hakim juga menilai kondisi ekonomi terdakwa yang berkecukupan tidak dapat dijadikan alasan pembenar atas tindakannya.

Baca Juga:
  • Komisi III DPR RI: Jangan Politisasi Kasus Hasto Kristiyanto
  • Hasto Divonis 3,5 Tahun Penjara Terkait Suap KPU
  • Penyidikan Hampir Rampung, Dua Nama Kunci Kasus Kuota Haji
  • Gugatan Praperadilan Ditolak, Status Tersangka Hasto Kristiyanto Sah

Sementara itu, majelis juga mempertimbangkan sejumlah keadaan yang meringankan. Nadiem belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya, bersikap sopan dan kooperatif selama proses persidangan, serta dikenal memiliki kontribusi dalam pengembangan inovasi di bidang pendidikan dan teknologi sebelum perkara ini bergulir.

“Keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya, terdakwa bersifat sopan dan kooperatif selama persidangan, terdakwa sebelumnya dikenal sebagai tokoh yang berkontribusi dalam inovasi pendidikan dan teknologi,” ujar majelis hakim dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat (30/6/26).

Putusan tersebut tidak sepenuhnya bulat. Hakim anggota Andi Saputra menyampaikan dissenting opinion atau pendapat berbeda. Dalam pandangannya, unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti sehingga Nadiem seharusnya dibebaskan dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum.

Perbedaan pendapat dalam majelis hakim merupakan mekanisme yang diatur dalam sistem peradilan Indonesia ketika tidak seluruh hakim memiliki keyakinan hukum yang sama terhadap suatu perkara. Meski demikian, putusan tetap mengikuti suara mayoritas anggota majelis.

Sebelum putusan dijatuhkan, jaksa penuntut umum menuntut Nadiem dengan hukuman yang lebih berat. Dalam sidang tuntutan pada 13 Mei 2026, jaksa meminta majelis menjatuhkan pidana penjara selama 18 tahun, denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta pembayaran uang pengganti sebesar Rp809.596.125.000 dan Rp4.871.469.603.758, dengan total mencapai sekitar Rp5,68 triliun. Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, jaksa menuntut pidana tambahan berupa sembilan tahun penjara.

Artikel Terkait:
  • PPATK Buka Lagi Rekening ‘Nganggur’ Usai Dikecam Publik dan DPR
  • Polri Jadwal Ulang Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi ke 9 Juli
  • Pernyataan Hasan Nasbi Tuai Kecaman, Pemerintah Dinilai Remehkan Teror ke Jurnalis
  • MK Tolak Jaminan Dana Pendidikan Hingga Kuliah

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan dibanding tuntutan jaksa, terutama terkait lamanya pidana penjara dan besaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa. Meski demikian, putusan tersebut tetap menegaskan adanya pertanggungjawaban pidana dalam perkara pengadaan perangkat Chromebook dan sistem Chrome Device Management yang menjadi bagian dari program digitalisasi pendidikan.

Perkara ini mendapat perhatian luas karena berkaitan dengan pengadaan teknologi untuk sektor pendidikan yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar. Program digitalisasi sekolah sejatinya dirancang untuk memperluas akses pembelajaran berbasis teknologi dan meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya menimbulkan pertanyaan mengenai tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah serta efektivitas pengawasan penggunaan anggaran publik.

Bagi masyarakat, perkara ini kembali mengingatkan bahwa setiap program pembangunan, termasuk di bidang pendidikan, memerlukan sistem pengawasan yang kuat, transparansi dalam pengadaan, serta akuntabilitas pejabat publik. Investasi negara di sektor pendidikan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, tetapi juga dari sejauh mana dana tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi peserta didik, guru, dan satuan pendidikan.

Putusan terhadap Nadiem Makarim menambah daftar perkara korupsi yang diproses di Pengadilan Tipikor dengan nilai kerugian negara yang besar. Proses hukum berikutnya masih terbuka sesuai ketentuan perundang-undangan apabila para pihak memilih menempuh upaya hukum lanjutan.

Jangan Lewatkan:
  • Dana Desa untuk Kopdes Merah Putih Dipersoalkan di MK
  • KPK Didesak Tahan Hasto Demi Cegah Hilangnya Barang Bukti
  • Vonis Tak Dieksekusi, Silfester Justru Jadi Komisaris BUMN
  • KPK Resmi Tahan Noel dalam Kasus Sertifikasi K3 di Kemnaker

Hukum Kemendikbudristek Korupsi Chromebook Nadiem Makarim Pengadilan Tipikor
Share. Facebook Pinterest LinkedIn WhatsApp Telegram Email
Previous ArticleVenezuela Diguncang Dua Gempa dalam 39 Detik, Korban Berjatuhan
Next Article JPU: Vonis Nadiem Kembalikan Hak Anak Sekolah

Informasi lainnya

Sertifikasi Halal Sejumlah Produk Diundur ke 2028, Bahan Impor Jadi Kendala

20 November 2026

Kasat Narkoba dan Enam Polisi Asahan Diperiksa, Pengawalan Tahanan Dipersoalkan

20 November 2026

Ijazah Palsu Dijual Rp400 Ribu hingga Rp70 Juta

11 November 2026

Pembalut Kena PPN, Perempuan Gugat Aturan ke MK

8 November 2026

Santriwati Digerebek, DPR Desak Usut Tindakan Polisi

2 November 2026

Dana Desa untuk Kopdes Merah Putih Dipersoalkan di MK

27 Oktober 2026
Paling Sering Dibaca

Meski Terlambat, Tetap Harus Dipercepat

Editorial Udex Mundzir

Puncak Haji Tiba: Irjen Kemenag Minta Petugas Bersiap

Islami Alfi Salamah

Hoax Surat Pemanggilan Tes Pegawai BPJS Kesehatan, Ini Klarifikasi dari Munaqib

Kroscek Nugroho

Generasi Tua dan Muda Berkolaborasi untuk Indonesia Emas 2045

Profil Silva

Bendera Fiksi, Ketakutan Nyata

Editorial Udex Mundzir
Berita Lainnya
Nasional
Udex Mundzir15 April 2025

UGM: Jokowi Sah Lulusan Kehutanan, Ijazah Asli di Tangannya

Dua Warga Gugat Kewenangan Presiden Membentuk 49 Kementerian, Minta MK Batasi Jadi 34

Terungkap, Pemilik Modal di Balik Hibisc Fantasy Puncak

DPR Catat 87 Anggota Lulusan S3, Inventaris Terbaru Temukan 100 Nama

Syamsul Jahidin dan Dimas Yoga Pratama, Dua Penggugat UU yang Berulang Kali ke MK

  • Facebook 920K
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
Buku Anak Islami Murah Perlengkapan Pramuka Lengkap Alat Tulis Sekolah Murah
“Landing

☪   JADWAL SALAT

Mendeteksi lokasi...

Memuat tanggal...

⌖  Menyiapkan lokasi
Memuat jadwal salat...
SALAT BERIKUTNYA —
Menunggu jadwal...
Metode Kemenag RI

© 2021 - 2026 Onews.id by Dexpert, Inc.
PT Opsi Nota Ideal
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Kontak

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

boscuan303 boscuan303 rtp boscuan303 slot mpo slot gacor https://kkyt.edu.my/hubungi-kami/ https://kkyt.edu.my/faq/ https://kkyt.edu.my/peta-laman/ mpo slot https://mk-gracia.ru/kompaniya/ boscuan303 boscuan303 boscuan303 boscuan303 slot resmi