Jakarta – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, kembali menjadi sorotan usai mengklaim memiliki puluhan video yang menunjukkan keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, merespons dengan meminta Hasto untuk segera menyampaikan bukti tersebut jika memang benar ada.
“Kalau memang ada (video itu), sampaikan saja. Semua harus didasari fakta hukum,” kata Prasetyo saat ditemui di Indonesia Arena, Sabtu (28/12/2024).
Pernyataan ini menyusul pengakuan Hasto melalui video yang dibagikan oleh politikus PDIP, Guntur Romli. Guntur mengklaim, video-video tersebut memuat bukti yang “akan mengubah peta pemberantasan korupsi” dan mengguncang opini publik.
Menurut Guntur, Hasto telah bersiap menghadapi segala risiko terkait pengungkapannya ini.
“Mas Hasto sudah membuat puluhan video yang menunjukkan dugaan keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Jika dirilis, ini akan mencengangkan,” ujar Guntur pada Kamis (26/12/2024).
Hasto, yang saat ini menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap Harun Masiku, mengaku siap menghadapi konsekuensi hukum. Ia menyatakan bahwa kasusnya merupakan bentuk intimidasi terhadap kritik yang ia layangkan kepada pemerintah, termasuk soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
“Kami harus menghadapi tembok kekuasaan demi menjaga marwah partai dan konstitusi,” tegas Hasto.
Hasto juga menyinggung penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan politik tertentu, menuding hal itu sebagai ancaman terhadap demokrasi.
Namun, klaim ini menuai skeptisisme. Pengamat hukum dari Universitas Indonesia, Dr. Zainuddin Arif, menyebut bahwa tanpa bukti konkret, pernyataan Hasto hanya akan menjadi manuver politik.
“Jika memang ada bukti valid, langkah hukum harus segera dilakukan. Jangan sekadar retorika,” jelas Zainuddin.
KPK menyatakan bahwa kasus Hasto saat ini fokus pada dugaan suap dan perintangan penyidikan. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap bukti baru, termasuk dari Hasto, jika memang relevan dengan pemberantasan korupsi.
“Proses hukum akan berjalan sesuai prosedur. Jika ada bukti lain, kami akan menindaklanjuti dengan independensi penuh,” kata Nurul Ghufron.
Pengakuan Hasto soal video korupsi pejabat negara ini menambah dinamika politik nasional, terutama di tengah sorotan publik terhadap isu integritas partai politik dan pejabat negara.