Jakarta – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Rabu (13/8/2025). Langkah ini dilakukan untuk menemukan barang bukti dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji 2023–2024.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan kegiatan tersebut. “Hari ini tim sedang lakukan giat penggeledahan di Kementerian Agama, Ditjen PHU,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Kasus ini telah masuk tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum tanpa penetapan tersangka sejak 8 Agustus 2025. Berdasarkan perhitungan awal, potensi kerugian negara mencapai sekitar Rp1 triliun.
Sebagai bagian dari proses hukum, KPK telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri sejak 11 Agustus 2025 hingga 11 Februari 2026, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz (IAA), dan pengusaha travel Fuad Hasan Masyhur (FHM). Pencegahan dapat diperpanjang jika diperlukan.
Dalam konstruksi perkara, SK Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 yang ditandatangani Yaqut pada 15 Januari 2024 mengatur pembagian kuota tambahan haji sebesar 20.000 dari Pemerintah Arab Saudi dengan skema 50 persen untuk haji khusus dan 50 persen untuk haji reguler.
Secara rinci, kuota haji khusus berjumlah 10.000 orang, terdiri atas 9.222 jemaah dan 778 petugas. Sementara itu, kuota haji reguler dibagi ke 34 provinsi, dengan Jawa Timur menerima 2.118 orang, Jawa Tengah 1.682 orang, dan Jawa Barat 1.478 orang.
Skema ini diduga melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 64 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, yang menetapkan porsi haji khusus maksimal 8 persen dan haji reguler 92 persen dari total kuota nasional.
Penggeledahan di Ditjen PHU diharapkan dapat mengungkap alur pembuatan keputusan, pihak-pihak yang terlibat, dan potensi adanya keuntungan pihak tertentu di luar ketentuan hukum.