Jakarta – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, divonis tiga tahun enam bulan penjara dan denda Rp250 juta oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Putusan ini dijatuhkan pada Jumat (25/7/2025) dalam kasus suap terkait pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menyeret nama Harun Masiku.
Majelis hakim menyatakan bahwa Hasto terbukti bersalah memberikan suap kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan guna meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR menggantikan almarhum Nazarudin Kiemas. Namun, hakim tidak menemukan bukti cukup bahwa Hasto merintangi penyidikan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa KPK.
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama tiga tahun enam bulan serta denda sebesar Rp250 juta,” ujar Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto dalam sidang pembacaan putusan.
Pernyataan hakim tersebut menegaskan bahwa meskipun Hasto dianggap terlibat dalam pemberian suap, ia tidak melakukan tindakan menghalangi penyidikan kasus Harun Masiku, yang hingga kini masih buron.
Menurut jaksa, Hasto diduga memerintahkan ajudan dan stafnya untuk merusak alat komunikasi agar jejak Harun tidak terlacak penyidik. Namun hakim menyatakan, meski ada perintah merendam ponsel, barang bukti tetap berhasil diamankan KPK dua hari kemudian.
“Perintah terhadap Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam ponsel terjadi sebelum Harun ditetapkan sebagai tersangka,” jelas hakim dalam pertimbangannya.
Terkait dakwaan utama, Hasto disebut menyuap Wahyu Setiawan bersama sejumlah nama lain termasuk Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Agustiani Tio Fridelina. Uang sejumlah SGD 57.350 atau sekitar Rp600 juta diberikan agar KPU menetapkan Harun sebagai pengganti Riezky Aprilia, peraih suara terbanyak di Sumatera Selatan I.
Usai sidang, Hasto membantah keterlibatannya secara langsung dalam pemberian uang suap. “Saya korban komunikasi anak buah. Semua dana berasal dari Harun Masiku,” katanya kepada wartawan.
Vonis terhadap Hasto ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp600 juta. Hingga berita ini diturunkan, baik pihak Hasto maupun jaksa KPK belum menyatakan sikap atas kemungkinan banding.
Kasus ini menjadi salah satu perkara politik besar yang menyeret elite partai besar ke meja hijau, dan menjadi perhatian publik sejak Harun Masiku menghilang pasca operasi tangkap tangan KPK pada 2020.