Jakarta – Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, berpotensi dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku. Hal ini diungkapkan Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (27/12/2024).
“Bila penyidik merasa hal tersebut dibutuhkan dalam rangka pemenuhan unsur perkara yang ditangani, maka akan dilakukan,” ujar Tessa. Hingga kini, jadwal pemanggilan Megawati belum ditentukan dan masih menunggu kebutuhan penyidik.
Kasus ini berkembang setelah KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka pada Selasa (24/12/2024). Hasto diduga memberikan suap sebesar Rp600 juta kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar meloloskan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024.
Selain itu, Hasto disebut memerintahkan Harun untuk merendam ponselnya demi menghilangkan jejak dalam operasi tangkap tangan (OTT) Januari 2020. Hasto juga diduga membungkam sejumlah saksi untuk menghalangi proses penyelidikan.
Ketua KPU periode 2017-2022, Arief Budiman, sebelumnya mengonfirmasi bahwa surat permohonan PAW Harun Masiku ditandatangani langsung oleh Megawati dan Hasto. Menurut Arief, PDIP beberapa kali mengajukan permohonan serupa setelah Nazarudin Kiemas, anggota DPR dari PDIP, meninggal dunia.
KPK juga telah mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap sejumlah pihak yang terlibat, termasuk Hasto, mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, serta advokat PDIP Donny Tri Istiqomah.
Kasus ini kembali menjadi sorotan setelah ditemukan indikasi bahwa proses PAW melibatkan cap basah tanda tangan Megawati di surat pengajuan. Tessa Mahardhika menegaskan, penyelidikan akan berjalan sesuai prosedur hukum, termasuk kemungkinan pemanggilan tokoh partai jika relevan dengan kebutuhan kasus.
Publik kini menantikan langkah berikutnya dari KPK, terutama jika Megawati benar-benar dipanggil untuk memberikan klarifikasi. Kasus ini juga menjadi ujian besar bagi PDIP untuk membuktikan komitmennya dalam menjaga integritas partai di tengah tuntutan penegakan hukum yang tegas.