Jakarta – Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (7/8/2025), untuk diperiksa terkait dugaan penyimpangan dalam pembagian kuota haji tambahan tahun 2024. Pemeriksaan berlangsung selama kurang lebih lima jam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Yaqut yang akrab disapa Gus Yaqut tiba pada pukul 09.27 WIB dan keluar sekitar pukul 14.15 WIB. Ia menyatakan bersyukur bisa memberikan klarifikasi terkait kuota tambahan dari Pemerintah Arab Saudi yang mencapai 20.000 jemaah.
“Alhamdulillah, saya berterima kasih mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal terutama terkait pembagian kuota tambahan pada proses haji tahun 2024 yang lalu,” kata Yaqut kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan.
Namun, ia menolak menjelaskan secara rinci isi pemeriksaan. Termasuk soal pembagian yang disebut-sebut dilakukan secara setara antara kuota haji reguler dan haji khusus, yakni masing-masing 50 persen.
“Kalau terkait dengan materi saya tidak akan menyampaikan ya, mohon maaf kawan-kawan wartawan,” ujar Yaqut.
Pemeriksaan terhadap Yaqut merupakan bagian dari penyelidikan KPK terkait dugaan pelanggaran aturan dalam distribusi kuota tambahan tersebut. Berdasarkan regulasi, 92 persen kuota seharusnya dialokasikan untuk jemaah reguler dan hanya 8 persen untuk haji khusus. Namun, ditemukan indikasi alokasi masing-masing 10.000 jemaah untuk dua jenis kuota itu, yang disebut bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 2018.
Skema alokasi seperti itu menimbulkan kecurigaan penyimpangan karena biaya haji khusus lebih tinggi dibanding haji reguler. KPK juga menerima sedikitnya lima laporan resmi terkait dugaan korupsi dalam proses pengalihan kuota ini.
Selain Yaqut, penyidik KPK juga mendalami keterlibatan sejumlah biro perjalanan haji, asosiasi penyelenggara umrah, serta pejabat lain di lingkungan Kementerian Agama kala itu.
Kasus ini mendapat perhatian luas mengingat sudah dua eks Menteri Agama sebelumnya, yakni Said Agil Husin Al Munawar dan Suryadharma Ali, divonis penjara atas kasus korupsi haji serupa di masa lalu. KPK menegaskan akan memproses secara profesional setiap pihak yang diduga terlibat dalam pelanggaran distribusi kuota tambahan haji.