Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menangani polemik terkait boikot kepala daerah PDIP yang enggan mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang. Dasco menegaskan bahwa acara tersebut merupakan inisiatif pemerintah, sehingga Mendagri harus menyelesaikannya.
“Itu biar urusan Pak Mendagri lah. Ya, kan Pak Mendagri yang bikin acara,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/02/2025).
Dasco enggan mengomentari lebih jauh terkait instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang meminta kepala daerah dari partainya untuk tidak menghadiri acara pembekalan tersebut.
Sebelumnya, Megawati mengeluarkan Surat Instruksi Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 pada Kamis (20/02/2025), yang mengimbau seluruh kepala daerah dari PDIP agar menunda keberangkatan mereka ke Magelang. Instruksi ini dikeluarkan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus buron Harun Masiku.
Instruksi Megawati menyebutkan bahwa kepala daerah yang sudah dalam perjalanan ke Magelang harus berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari DPP PDIP. Selain itu, mereka diwajibkan tetap dalam komunikasi aktif dengan pusat partai.
Polemik ini menimbulkan reaksi dari berbagai pihak. Beberapa kepala daerah dari PDIP menyatakan akan mengikuti instruksi Megawati, sementara pihak pemerintahan menilai retret di Akmil Magelang merupakan bagian dari pembekalan penting bagi kepala daerah yang baru dilantik.
Dengan adanya arahan dari Dasco, publik kini menunggu langkah selanjutnya dari Mendagri Tito Karnavian dalam menangani perbedaan sikap antara PDIP dan pemerintah pusat terkait acara tersebut.