Close Menu
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Pemkab Sampang Siapkan Insentif Rp1,8 Miliar bagi 1.200 Guru TK

BMKG Peringatkan Hujan Sangat Lebat, Tasikmalaya Siaga Longsor

Kebakaran Permukiman Badui, 36 Rumah Akan Dibangun Sesuai Adat

Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp
Minggu, 22 November 2026
  • Advertorial
  • Rilis Berita
Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp YouTube
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel
WhatsApp Channel
Onews.idOnews.id

MUI Serukan Evaluasi Pajak Agar Lebih Berkeadilan

Fatwa baru MUI soal pajak kembali menggugah diskusi publik tentang keadilan fiskal di Indonesia.
Lisda LisdiawatiLisda Lisdiawati23 November 2025 Hukum
MUI Serukan Evaluasi Pajak Agar Lebih Berkeadilan
Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh (.inet)
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp Email

Jakarta – Dalam atmosfer Munas XI yang sarat gagasan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melemparkan “cermin besar” bagi pemerintah lewat fatwa terbaru tentang pajak berkeadilan.

Di tengah keluhan masyarakat atas kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), fatwa ini hadir bak alarm yang meminta negara menimbang ulang praktik perpajakan yang dianggap membebani kelompok yang kurang mampu.

Pada Ahad (23/11/2025), MUI menegaskan bahwa pungutan pajak seharusnya hanya dikenakan pada harta yang bersifat produktif atau termasuk kebutuhan sekunder dan tersier. Kebutuhan dasar seperti pangan pokok maupun rumah tinggal, menurut MUI, tidak semestinya menjadi objek pajak.

Fatwa ini berangkat dari meningkatnya keresahan masyarakat yang merasa tarif pajak, terutama PBB, melonjak tanpa penyesuaian dengan kemampuan wajib pajak.

“Jadi pungutan pajak terhadap sesuatu yang jadi kebutuhan pokok, seperti sembako dan rumah serta bumi yang kita huni, itu tidak mencerminkan keadilan serta tujuan pajak,” ujar Ketua Bidang Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh, dalam sesi Munas XI di Jakarta.

Baca Juga:
  • Hakim MK Ridwan Mansyur Diperiksa KPK Terkait Kasus Eks Sekma
  • Jaksa Agung Butuh Jaksa PRIMA yaitu Profesional, Responsif, Integritas, BerMoral, dan Andal
  • Hasto Divonis 3,5 Tahun Penjara Terkait Suap KPU
  • Tiga Hakim dan Pengacara Ditangkap Terkait Suap di PN Surabaya

Ia menjelaskan bahwa dalam perspektif syariat, kemampuan finansial seseorang dapat dianalogikan dengan batas minimal nishab zakat mal, yakni setara 85 gram emas. Dalam konteks perpajakan nasional, batas tersebut dapat menjadi acuan bagi PTKP agar lebih mencerminkan kemampuan riil masyarakat.

“Kalau analog dengan kewajiban zakat, kemampuan finansial itu secara syariat minimal setara dengan nishab zakat mal yaitu 85 gram emas. Ini bisa jadi batas PTKP,” ucapnya.

MUI juga menyampaikan serangkaian rekomendasi, antara lain peninjauan ulang atas beban pajak progresif yang dinilai terlalu besar. Pemerintah daerah dan Kemendagri diminta mengevaluasi sejumlah ketentuan pajak seperti PBB, PPh, PPn, PKB hingga pajak waris, yang kerap dinaikkan hanya demi meningkatkan pendapatan daerah tanpa mempertimbangkan rasa keadilan publik.

Menurut MUI, langkah evaluasi tersebut diperlukan agar penetapan pajak benar-benar selaras dengan kemampuan wajib pajak. Mereka juga mendorong pemerintah mengoptimalkan sumber-sumber kekayaan negara secara transparan serta memberantas para mafia pajak agar hasil penerimaan pajak dapat benar-benar kembali untuk kesejahteraan rakyat.

Artikel Terkait:
  • KPK Segel Ruang Binwasnaker dan K3 Usai OTT Wamenaker Noel
  • ICW Bongkar Modus Korupsi Dana Haji, Negara Rugi Rp306 M
  • DPR Tegaskan Direksi BUMN Tak Kebal Hukum
  • Pengawasan Hutan Lemah, PNPB Berpotensi Hilang Rp15,9 Triliun

“Pemerintah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber kekayaan negara dan menindak para mafia pajak dalam rangka untuk sebesar-besar untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas Asrorun Niam.

Ia menambahkan bahwa pemerintah bersama DPR berkewajiban mengevaluasi regulasi yang dinilai tidak berkeadilan, serta menjadikan fatwa MUI sebagai pedoman dalam pembaruan kebijakan perpajakan. Meski begitu, MUI tetap mengingatkan masyarakat agar taat membayar pajak selama penggunaannya diarahkan bagi kemaslahatan umum.

Selain fatwa pajak berkeadilan, Munas XI MUI juga menghasilkan sejumlah ketetapan lain, termasuk fatwa mengenai rekening dormant, pedoman pengelolaan sampah di wilayah perairan, status saldo kartu uang elektronik yang rusak atau hilang, serta fatwa tentang manfaat produk asuransi kematian dalam asuransi jiwa syariah.

Jangan Lewatkan:
  • MK Tegaskan Larangan Anggota Polri Aktif Duduki Jabatan Sipil
  • ASEAN Menyatukan Kekuatan Gempur Kejahatan Transnasional
  • Penyidikan Kuota Haji Berlanjut, KPK Masih Kumpulkan Bukti
  • Pembalut Kena PPN, Perempuan Gugat Aturan ke MK

Dengan keluarnya fatwa ini, perdebatan publik mengenai keadilan fiskal diperkirakan semakin menghangat, sementara pemerintah diharapkan membuka ruang evaluasi agar kebijakan perpajakan lebih inklusif dan berpihak pada masyarakat luas.

Hukum Nasional MUI Pajak Berkeadilan PBB Indonesia Regulasi Pajak
Share. Facebook Pinterest LinkedIn WhatsApp Telegram Email
Previous ArticleChatbot Religius Merebak, Akankah Tuhan Hadir Lewat Kode?
Next Article Rebusan Seledri untuk Vitalitas Sehari-hari

Informasi lainnya

Sertifikasi Halal Sejumlah Produk Diundur ke 2028, Bahan Impor Jadi Kendala

20 November 2026

Kasat Narkoba dan Enam Polisi Asahan Diperiksa, Pengawalan Tahanan Dipersoalkan

20 November 2026

Ijazah Palsu Dijual Rp400 Ribu hingga Rp70 Juta

11 November 2026

Pembalut Kena PPN, Perempuan Gugat Aturan ke MK

8 November 2026

Santriwati Digerebek, DPR Desak Usut Tindakan Polisi

2 November 2026

Dana Desa untuk Kopdes Merah Putih Dipersoalkan di MK

27 Oktober 2026
Paling Sering Dibaca

Alam dan Ego Pembangunan

Perspektif Udex Mundzir

Sembilan Tips Menjaga Kebersamaan Rombongan di Masjid Nabawi

Islami Alfi Salamah

Sensasi Tak Terlupakan Menginap Bersama Keluarga di Mercure & Ibis Samarinda

Travel Alwi Ahmad

Polemik Privasi di Era Digital

Perspektif Udex Mundzir

Mei Ayam Bakso Solo Samarinda Seberang, Sensasi Kuah Kental dan Pentol yang Lezat

Food Alwi Ahmad
Berita Lainnya
Nasional
Udex Mundzir15 April 2025

UGM: Jokowi Sah Lulusan Kehutanan, Ijazah Asli di Tangannya

Dua Warga Gugat Kewenangan Presiden Membentuk 49 Kementerian, Minta MK Batasi Jadi 34

DPR Catat 87 Anggota Lulusan S3, Inventaris Terbaru Temukan 100 Nama

Terungkap, Pemilik Modal di Balik Hibisc Fantasy Puncak

Syamsul Jahidin dan Dimas Yoga Pratama, Dua Penggugat UU yang Berulang Kali ke MK

  • Facebook 920K
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
Mic Wireless Untuk Masjid Alat Tulis Sekolah Murah Produk Dapur Terlaris
“Landing

☪   JADWAL SALAT

Mendeteksi lokasi...

Memuat tanggal...

⌖  Menyiapkan lokasi
Memuat jadwal salat...
SALAT BERIKUTNYA —
Menunggu jadwal...
Metode Kemenag RI

© 2021 - 2026 Onews.id by Dexpert, Inc.
PT Opsi Nota Ideal
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Kontak

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

boscuan303 boscuan303 rtp boscuan303 slot mpo slot gacor https://kkyt.edu.my/hubungi-kami/ https://kkyt.edu.my/faq/ https://kkyt.edu.my/peta-laman/ mpo slot https://mk-gracia.ru/kompaniya/ boscuan303 boscuan303 boscuan303 boscuan303 slot resmi