Close Menu
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Info Haji 2025
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Batas Kuasa, Uji Demokrasi

AI Ciptakan Konsensus Palsu di Ruang Digital

Uji Coba Sukses, QRIS Indonesia-Tiongkok Rilis Akhir April 2026

Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp
Minggu, 26 April 2026
  • Advertorial
  • Rilis Berita
Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp YouTube
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Info Haji 2025
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel
WhatsApp Channel
Onews.idOnews.id

Hasto Kristiyanto: Demi Demokrasi, Kami Tidak Akan Menyerah

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung ancaman terhadap partainya dan tegaskan kesiapan menghadapi risiko demi menjaga konstitusi.
SilvaSilva26 Desember 2024 Hukum
Hasto Kristiyanto
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto (.inet)
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp Email

Jakarta – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyatakan tidak akan gentar menghadapi penetapan statusnya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam video pernyataan yang diterima pada Kamis (26/12/2024), Hasto menegaskan bahwa PDIP adalah partai yang menghormati hukum, tetapi tetap siap melawan berbagai intimidasi.

“Saya sudah memahami berbagai risiko-risiko yang akan saya hadapi,” kata Hasto Kristiyanto. Ia menambahkan bahwa dirinya siap menjalani konsekuensi tersebut, bahkan termasuk risiko masuk penjara, yang ia sebut sebagai bagian dari pengorbanan untuk cita-cita demokrasi.

Hasto juga menyindir pihak-pihak yang menurutnya mencoba merongrong demokrasi dengan menggunakan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis. Ia menyebut upaya perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode sebagai ancaman serius terhadap konstitusi.

“Ketika muncul intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan, Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi,” tegas Hasto, mengacu pada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Baca Juga:
  • Kejari Jaksel Digugat karena Belum Eksekusi Silfester Matutina
  • Jaksa Menyapa: Informasi Penerimaan CPNS dan PPPK Kejaksaan RI 2023
  • DPR Desak Aturan Royalti Musik Tak Persulit Pelaku Usaha
  • Aset Benny Tjokrosaputro di Deli Serdang Disita

Hasto menyerukan kepada seluruh kader PDIP untuk terus menjaga marwah partai dan menghadapi semua tekanan dengan kepala tegak.

“Kami tidak akan menyerah, baik menghadapi intimidasi secara formal maupun cara-cara di luar formal. Demi demokrasi, pilihan untuk menghadapi tembok kekuasaan adalah kewajiban,” ujarnya.

Dalam pernyataan terpisah, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Ronny Talapessy, menilai penetapan Hasto sebagai tersangka bermotif politis.

Artikel Terkait:
  • DPR Minta Mahkamah Agung Reformasi Pengadilan Usai Kasus Suap Hakim
  • Maraknya Kriminal Oknum TNI, Revisi UU Peradilan Militer Mendesak
  • Transisi Kementerian Haji: DPR Bahas Penyesuaian Struktur dan ASN
  • Tak Hanya Hasto, KPK Tetapkan Advokat PDIP Donny Tri Tersangka

“Alasan menjadikan Sekjen DPP PDI Perjuangan sebagai tersangka adalah motif politik, karena sikap tegas partai menolak upaya yang merusak demokrasi dan konstitusi,” kata Ronny saat jumpa pers di Jakarta, Selasa (24/12/2024).

Ronny juga menyebut kebocoran Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke media sebagai bentuk pelanggaran kerahasiaan hukum yang semakin menunjukkan adanya motif politis di balik kasus ini.

Terlepas dari polemik tersebut, Hasto menegaskan akan terus memperjuangkan prinsip demokrasi dan tidak gentar menghadapi risiko apapun yang datang.

Jangan Lewatkan:
  • KPK Pertimbangkan Panggil Megawati Terkait Kasus Harun Masiku
  • RUU Perampasan Aset Tunggu Sikap Politik Parpol di DPR
  • UGM Tegaskan Arsip Akademik Jokowi Tak Ditemukan
  • Pukat UGM Kritik KPK Hentikan Kasus Tambang Rp2,7 T
Demokrasi Indonesia Hasto Kristiyanto Hukum KPK Megawati PDIP
Share. Facebook Pinterest LinkedIn WhatsApp Telegram Email
Previous ArticleIzin Perjalanan Dinas Luar Negeri Kini Wajib Persetujuan Presiden
Next Article Alam dan Ego Pembangunan

Informasi lainnya

Batas Kuasa, Uji Demokrasi

26 April 2026

Bareskrim Bongkar Ragam Modus Haji Ilegal Meresahkan

19 April 2026

Amsal Sitepu Bebas, Kasus Video Desa Karo Gugur

1 April 2026

MK Tegaskan Sikap soal Nikah Beda Agama

3 Februari 2026

Mahmud Marhaba: Penetapan Tersangka Wartawan Babel Langgar UU Pers

30 Januari 2026

Warisan Masalah Era Jokowi

19 Januari 2026
Paling Sering Dibaca

Toyota Akui Data Kendaraan 2,15 Juta Pelanggan Bocor

Techno Dexpert Corp

PLTU Gunakan Integrated Security Solutions untuk Cegah Sabotase

Techno Ericka

Abolisi Tak Sama Dengan Keadilan

Editorial Udex Mundzir

Kabut Dalang, Gagalnya Aparat

Editorial Udex Mundzir

Ketika Moral Publik Mati

Editorial Udex Mundzir
Berita Lainnya
Pendidikan
Alfi Salamah21 April 2026

Empat Tim Mahasiswa UT dari Pesantren Khalifa Lolos Pendanaan Riset

Alumni SMAN 1 Cisayong Lolos Seleksi Program Pendanaan Penelitian Mahasiswa Universitas Terbuka 2026

5 E-Commerce Dominasi Pasar Usai Bukalapak Tutup Layanan

Jejak Pemilik PT IWIP dan Keterkaitannya dengan IMIP Morowali

Ledakan Ikan Sapu-sapu, Jakarta Cari Cara Ampuh

  • Facebook 920K
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
“Landing
© 2021 - 2026 Onews.id by Dexpert, Inc.
PT Opsi Nota Ideal
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Kode Etik
  • Kontak

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

boscuan303 boscuan303 rtp boscuan303 slot mpo slot gacor https://kkyt.edu.my/hubungi-kami/ https://kkyt.edu.my/faq/ https://kkyt.edu.my/peta-laman/ mpo slot https://mk-gracia.ru/kompaniya/ boscuan303 boscuan303 boscuan303 boscuan303 slot resmi