Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan penjara kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Vonis tersebut dinilai terlalu ringan dibanding tuntutan jaksa yang meminta hukuman 7 tahun penjara.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menjelaskan bahwa vonis tersebut tidak mencapai dua pertiga dari tuntutan, yang semestinya minimal 4 tahun 8 bulan, sehingga KPK menganggap perlu mengajukan upaya hukum lanjutan.
“Karena putusan kurang dua pertiga dari tuntutan, maka penuntut umum ajukan banding,” ujar Fitroh kepada media, Kamis (31/7/2025).
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa pihaknya memberikan waktu kepada Direktur Penuntutan KPK untuk menyampaikan permohonan banding secara resmi hingga batas akhir pada Jumat (1/8/2025).
Putusan hakim sebelumnya menyatakan bahwa Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan terkait pelarian Harun Masiku. Majelis hakim menilai bahwa unsur kesengajaan dalam menghalangi proses penyidikan tidak terpenuhi, karena perintah yang diberikan kepada stafnya terjadi saat kasus masih dalam tahap penyelidikan, bukan penyidikan.
“Tidak terbukti adanya kesengajaan terdakwa Hasto Kristiyanto untuk mencegah atau merintangi atau menggagalkan proses penyidikan,” kata Hakim Anggota, Sunoto, dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jumat (25/7/2025).
Namun, dalam dakwaan lain terkait dugaan suap, Hasto dinyatakan bersalah karena menyediakan dana sebesar Rp400 juta yang digunakan untuk menyuap mantan Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan. Suap itu dimaksudkan agar Harun Masiku bisa menggantikan Riezky Aprilia sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).
Vonis akhir terhadap Hasto berupa hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan dan denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan. KPK menyatakan vonis tersebut tidak mencerminkan beratnya pelanggaran hukum yang dilakukan, apalagi melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem politik nasional.
Dengan pengajuan banding ini, proses hukum terhadap Hasto Kristiyanto masih akan berlanjut di tingkat pengadilan yang lebih tinggi. KPK menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap pelaku korupsi menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.